Pamekasan – Program Bantuan sosial (bansos) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pamekasan telah disalurkan ke masyarakat. Dari total 47 titik yang masuk dalam daftar penerima, baru sekitar 5 hingga 10 lokasi yang telah rampung pembangunannya.
Staf Fungsional Penata Kelola Perumahan DPRKP Pamekasan, Dwi Budayana Eka mengatakan, bahwa program RTLH tahun anggaran 2025 semula hanya mencakup 38 titik.
Namun, karena adanya pergeseran anggaran di internal dinas, terdapat tambahan sembilan titik, sehingga total menjadi 47 penerima bantuan.
“Semula ada 38 titik yang akan dibangun di tahun ini, namun ditambah karena adanya pergeseran dari program lain, bukan penambahan uang,” ungkap Dwi, (17/10/2025).
Dwi menyebutkan, bahwa progres pembangunan sudah selesai di tahap pendataan, verifikasi penerima, pembukaan rekening, hingga pengiriman bahan bangunan yang telah rampung 100 persen.
Akan tetapi, jika dihitung secara keseluruhan, progres akumulatif baru mencapai sekitar 35 persen.
“Untuk progresnya sudah ada beberapa titik yang mulai dikerjakan, bahkan 5 hingga 10 titik sudah selesai dibangun meski dana dari Pemkab belum bisa dicairkan,” tambahnya.
Adapun besaran bantuan yang diberikan pemerintah dipatok Rp17,5 juta per unit. Rinciannya, Rp15 juta dalam bentuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk ongkos tukang.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki tanah sendiri dan rumah yang sudah tidak layak huni. Calon penerima juga diwajibkan memiliki swadaya sebagai bentuk partisipasi.
Menariknya, menurut Dwi, antusiasme masyarakat cukup tinggi terhadap program tersebut. Banyak di antaranya yang telah memulai pembangunan secara mandiri sebelum dana bantuan pemerintah belum bisa dicairkan.
“Saya sangat senang karena masyarakat merespon cepat terhadap pembangunan ini, ada yang mengambil pinjaman, dan ada yang menggunakan tabungannya,” tegasnya
Sementara itu, untuk kemungkinan penambahan titik RTLH di tahun 2025 melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), pihaknya masih menunggu kejelasan kondisi keuangan daerah.
“Kita masih menunggu PAK saja,” pungkasnya. (farid/rosyi)
