Scroll untuk melanjutkan membaca
AdvetorialBeritaPembangunanPemerintahan

DPRD dan Pemkab Pamekasan Sahkan Nota Kesepakatan KUA PPAS P-APBD 2025

Avatar
×

DPRD dan Pemkab Pamekasan Sahkan Nota Kesepakatan KUA PPAS P-APBD 2025

Sebarkan artikel ini
SAH: DPRD dan Pemkab Pamekasan sahkan draf KUA PPAS P-APBD tahun anggaran 2025, Senin (15/9/25).
Oplus_0
previous arrow
next arrow

Pamekasan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, resmi menandatangani nota kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025, Senin (15/9/2025).

Penandatanganan KUA PPAS di ruang rapat paripurna DPRD Pamekasan itu, dilakukan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman didampingi Wakil Bupati Pamekasan H. Sukriyanto, bersama Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur didampingi Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

BACA JUGA :  DPRD Pamekasan Sentil Pengelola SPPG Perihal JKN dan Jamsostek

Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, dalam nota kesepakatan yang ditandatangani, sejumlah program pembangunan fisik, seperti jaringan irigasi dan peningkatan jalan mengalami pengurangan anggaran hingga mencapai Rp26 miliar akibat sumber dana APBN tidak tersedia.

Selain itu, terdapat penganggaran kembali pembangunan gedung dan pembelian mesin. Hal ini akibat gagal bayar dan gagal lelang di tahun 2024 sehingga dialihkan ke tahun anggaran 2025.

BACA JUGA :  Terganjal Regulasi dan Anggaran, Pilkades Pamekasan Tidak Bisa Digelar 2026

“Kita harus hati-hati dalam penggaran, sehingga tidak mungkin menganggarkan jika dananya tidak ada takut terjadi defisit anggaran di tahun yang akan datang,” ungkapnya, Senin (15/9/25)

Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menegaskan, KUA-PPAS disusun untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap program daerah.

BACA JUGA :  Keselamatan di Atas Administrasi, Komisi IV DPRD: Stop Tolak Pasien di Puskesmas

Meski berada dalam tekanan efisiensi anggaran, Kholilurrahman menegaskan pemerintah daerah tetap menjadikan sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan.

“Instruksi efisiensi dari pusat menjadi acuan kami untuk memastikan penganggaran lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (farid/rosyi)

Oplus_0
previous arrow
next arrow