Pamekasan – Kuota penerima program rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2026 yang melekat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan, hingga kini belum ditetapkan.
Staf Bidang Perumahan DPRKP Pamekasan Dwi Budayana Eka Dewantara mengatakan, sampai saat ini, penentuan kuota penerima manfaat program RTLH masih dalam pembahasan.
Menurutnya, kecil dan besarnya kuota RTLH bergantung pada alokasi anggaran yang tersedia.
“Jika jumlah kuota RTLH kecil berarti anggarannya kecil, dan sebaliknya. Semua kembali pada kemampuan anggaran yang tersedia,” ungkapnya, Kamis (5/1/2026).
Kendati demikian, pria yang akrab disapa Dwi itu menambahkan, jumlah kuota RTLH sepanjang tahun 2026 diprediksi menyusut drastis dibandingkan tahun 2025 lalu.
Untuk diketahui, jumlah kuota RTLH di tahun 2025 sebanyak 47 titik. Semula jumlah kuota di tahun itu ditetapkan hanya 38 titik, namun melalui pergeseran anggaran internal dinas, ada tambahan sembilan titik sehingga total menjadi 47 titik lokasi RTLH.
“Kondisi keuangan Pemkab kita masih belum normal, dan kemungkinan besar akan terjadi pengurangan jumlah kuota dari tahun sebelumnya,” tambahnya.
Selain itu, Dwi juga menyebut bahwa pihaknya telah merencanakan untuk menambahkan nominal anggaran per unit RTLH di tahun 2026.
Jika sebelumnya, nominal anggaran yang ditetapkan sebesar Rp17,5 juta per unit, kini direncanakan ada penambahan anggaran menjadi Rp25 juta per unit.
Rencana penambahan nominal anggaran dilakukan melalui beberapa pertimbangan, termasuk naiknya harga satuan barang bangunan dan telah dibahas bersama DPRD Pamekasan.
“Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rencana penambahan anggaran itu, semoga segera bisa direalisasikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Pamekasan, Armidin, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengupayakan adanya penambahan kuota RTLH pada tahun ini.
Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat yang masih membutuhkan bantuan rumah tidak layak huni.
“Kami sudah mengusulkan ribuan kuota RTLH sesuai dengan jumlah warga Pamekasan yang telah terdata di DPRKP,” ungkapnya.
Terkait rencana perubahan nominal anggaran per unit RTLH, Armidin menilai kebijakan tersebut memang sudah seharusnya dilakukan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran penting agar kualitas pembangunan RTLH lebih layak serta sejalan dengan kenaikan harga bahan bangunan.
Ia berharap kondisi keuangan daerah segera membaik sehingga rencana penambahan anggaran maupun kuota RTLH dapat direalisasikan.
“Semoga kemampuan keuangan daerah segera pulih, sehingga program RTLH ini bisa berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (farid/rosyi)
