Pamekasan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan terus berupaya menjaga hak kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Wakil Bupati Pamekasan, H. Sukriyanto, bersama Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail, Anggota komisi V Rosyid Fansori melakukan koordinasi langsung dengan BPJS Kesehatan pusat sebagai langkah strategis mencari solusi jangka panjang, Rabu (17/12/2025)
Koordinasi tersebut dilakukan menyusul kabar bahwa lebih dari 86 ribu warga Pamekasan terancam tidak lagi mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) pada tahun 2026. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan kemampuan fiskal Pemkab Pamekasan dalam menanggung beban iuran kesehatan.
Wakil Bupati Pamekasan H. Sukriyanto menegaskan, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Menurutnya, akses kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus diperjuangkan bersama.
“Masalah kesehatan masyarakat menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Kami tidak ingin ada warga yang kehilangan hak layanan kesehatan. Karena itu, kami terus mencari jalan terbaik, termasuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan pusat dan pemerintah pusat,” ujar Sukriyanto.
Selain melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, Pemkab Pamekasan juga aktif menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Langkah ini ditempuh agar status nonprioritas dalam program Universal Health Coverage (UHC) dapat dihilangkan, sehingga masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan secara menyeluruh.
Di sisi lain, Pemkab Pamekasan saat ini juga tengah melakukan verifikasi dan validasi data peserta BPJS Kesehatan. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan banyak peserta yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima manfaat.
“Validasi data ini sangat penting agar anggaran yang terbatas benar-benar tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” tambah Sukriyanto.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Ismail, mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan jajaran eksekutif. Ia menilai, perjuangan di sektor kesehatan harus menjadi prioritas bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga legislatif.
“Kami di DPRD mendukung penuh upaya eksekutif. Kesehatan masyarakat adalah kebutuhan dasar dan tidak boleh dikorbankan. Kami siap mengawal dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, termasuk terkait BPJS Kesehatan,” tegas Ismail.
Menurut Ismail, koordinasi lintas pemerintahan menjadi kunci untuk memastikan masyarakat Pamekasan tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang layak di masa mendatang.
“Tentu hal ini butuh koordinasi yang aktif untuk mencari solusi, eksekutif dan legislatif terus mencari cara,” tandasnya. (*/rosyi)
