Pamekasan – Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PC GMNI) Pamekasan menggelar audiensi bersama DPRD Pamekasan dan pihak eksekutif terkait. Hal itu didasari persoalan pelayanan kesehatan di daerah, khususnya layanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di tengah masyarakat.
Audiensi berlangsung di Kantor DPRD Pamekasan dan dihadiri oleh unsur legislatif, eksekutif, termasuk Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim TAPD, serta jajaran pimpinan DPRD Pamekasan pada Kamis, (21/5/2026).
Ketua DPC GMNI Pamekasan, Syaifus Syuhada, menyampaikan masih banyaknya masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal akibat status kepesertaan BPJS yang nonaktif.
“Forum ini kami hadirkan agar ada solusi konkret, terutama bagi masyarakat Pamekasan yang BPJS-nya nonaktif karena berbagai kendala, termasuk dampak data dari Kementerian Sosial. Kami ingin ada kepastian layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Syuhada.
Berdasarkan hasil audiensi, terdapat sejumlah poin penting yang disepakati. Pertama, pemerintah daerah disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp66 miliar untuk pengaktifan kembali kepesertaan BPJS prioritas pada tahun 2027. Kedua, pada tahun 2026 periode Mei hingga Desember, masih terdapat kuota sekitar 30.000 peserta BPJS yang belum terisi akibat kendala data dan administrasi.
Selain itu, GMNI juga menyoroti kondisi masyarakat dalam keadaan darurat kesehatan yang masih memerlukan kemudahan akses layanan, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan skema pembiayaan sementara dengan syarat administrasi tertentu.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama BPJS dan Dinas Sosial tetap berupaya menata ulang sistem kepesertaan agar lebih tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya validasi data ekonomi masyarakat melalui mekanisme pendataan yang akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ke depan kita minta masyarakat menyampaikan kondisi ekonomi secara jujur saat pendataan. Kalau memang tidak mampu, sampaikan tidak mampu. Ini penting agar bantuan tepat sasaran,” tegas Ali Masykur.
Ia juga menyoroti perlunya kesadaran masyarakat untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS sebelum terjadi kondisi sakit, bukan saat sudah dalam keadaan darurat. Selain itu, ia mengimbau para pelaku usaha yang telah mapan untuk memastikan jaminan kesehatan bagi pekerjanya melalui BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal sinergi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan DPRD dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan agar lebih inklusif dan tepat sasaran. (KB/Rosy)
