Pamekasan – Dana pusat untuk perbaikan sekolah terus dikawal. Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Halili, menegaskan lembaganya tidak akan lepas tangan mengawasi program revitalisasi (Revit) sekolah meski sumber dananya langsung dari APBN.
Dalam beberapa kali inspeksi mendadak ke lapangan, Komisi IV menemukan pekerjaan secara umum berjalan, namun kualitas material masih jadi catatan.
Halili menyebut temuan di lapangan bervariasi. Mayoritas pekerjaan normal, tapi ada detail yang harus dibenahi.
“Dari beberapa objek pekerjaan revit yang kami lakukan, secara umum masih normal. Walaupun ada sebagian yang memang perlu ditingkatkan dari sisi kualitas, misalnya bahan kayu atau semen yang terkesan kurang padat,” kata Halili, (12/09/2026).
Temuan itu sudah disampaikan ke pihak sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan. Ia mengingatkan, karena pengerjaan dilakukan secara swakelola oleh sekolah, bukan kontraktor, pengawasan harus lebih ketat.
“Sudah kami sampaikan kepada pihak sekolah, termasuk Kepala Dinas Pendidikan. Ada beberapa tempat yang memang membutuhkan pengawasan lebih karena dari sisi pekerjaan perlu peningkatan kualitas,” ujarnya.
Salah satu yang jadi perhatian adalah SD Toket. Dengan anggaran di atas Rp1 miliar, Halili meminta sekolah dan konsultan pengawas bekerja maksimal.
“Kami melakukan penekanan kepada pihak sekolah agar kualitas lebih dijaga. Jangan sampai tidak sesuai dengan spek yang ditentukan konsultan perencana. Saya juga meminta konsultan pengawas lebih proaktif melakukan pendampingan,” tegasnya.
Sementara itu, di PAUD Nila Budi Jayini hasil sidak dinilai cukup bagus. Bahkan yayasan disebut turut menambah biaya untuk pengurukan.
“Sepanjang pengamatan kami, Komisi IV cukup bagus pekerjaannya,” ungkapnya.
Halili memastikan sidak akan terus berlanjut hingga akhir 2026. Tujuannya agar anggaran pusat benar-benar tepat sasaran.
“Nanti kami akan turun lagi untuk pekerjaan revit di 2026 ini agar anggaran pusat itu betul-betul digunakan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.
Ia juga menjelaskan mekanisme penentuan penerima adalah kewenangan pusat berdasarkan data Dapodik. Namun Pemda tetap punya peran mengawal.
Di akhir, Halili mendorong Dinas Pendidikan lebih agresif menjemput dana dari pusat.
“Saya memang mendorong kepada Dinas Pendidikan agar lebih gencar lagi mencari sumber pendanaan dari pusat. Kita tahu APBD kita sangat terbatas. Kalau hanya mengandalkan APBD, saya khawatir banyak sekolah yang roboh sebelum diperbaiki,” pungkasnya. (KB/Rosy)
