Pamekasan – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pamekasan terus mengintensifkan upaya penekanan peredaran rokok ilegal. Tak hanya razia, edukasi masif hingga ke tingkat desa juga digencarkan untuk memutus mata rantai peredaran rokok non-cukai yang merugikan negara.
Kepala Satpol PP Pamekasan, Munapik, menegaskan seluruh upaya tersebut dijalankan sesuai dengan petunjuk penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
“Semua kegiatan ini dilakukan sesuai dengan petunjuk penggunaan DBHCHT. Di antaranya melalui sosialisasi larangan memproduksi, memasarkan, menjual, hingga menggunakan rokok non-cukai, serta pembiayaan operasi lapangan ke tempat-tempat yang terindikasi menjual rokok ilegal tersebut,” kata Munapik, Selasa (6/10/2026).
Munapik menyebut, pola penindakan kini lebih agresif. Operasi lapangan dilakukan secara gabungan bersama tim terkait dan intensitasnya ditingkatkan.
Jika sebelumnya operasi digelar bulanan, kini patroli bisa dilakukan hingga empat kali dalam seminggu. Sasaran utama adalah kios, toko kelontong, dan titik-titik yang terindikasi menjual rokok ilegal.
“Untuk operasi lapangan dilakukan secara gabungan, intensitasnya bisa sampai empat kali dalam seminggu. Sejak saya diberi mandat, saya sudah lima kali turun ke lapangan, dan nanti sore menjadi yang keenam kalinya,” ujarnya.
Tak hanya penindakan, Satpol PP juga mengedepankan pendekatan preventif melalui sosialisasi. Salah satu sosialisasi besar-besaran pernah digelar di Berlian.
Sasaran edukasi diperluas, tidak hanya pedagang rokok. Pemilik toko kelontong, pedagang eceran, pedagang kaki lima (PKL), pengusaha atau produsen rokok, hingga karang taruna menjadi target.
“Sasaran sosialisasi ini mencakup pemilik toko kelontong, pedagang eceran, PKL, pengusaha atau produsen rokok, hingga karang taruna. Edukasi yang disampaikan berfokus pada potensi kerugian negara serta bentuk pelanggaran terhadap peraturan pemerintah,” jelasnya.
Menurutnya, rokok ilegal bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga berdampak langsung pada kerugian negara dari sektor cukai dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.
Munapik menegaskan, operasi akan terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Untuk transparansi kegiatan dan anggaran, seluruh pelaksanaan terdokumentasi lengkap.
“Operasi lapangan ini rutin dilakukan setiap bulan. Kalau untuk rincian data pasti dan anggarannya, semua tercatat lengkap di SPJ,” pungkasnya. (KB/Rosy)
















