Scroll untuk melanjutkan membaca
Pemerintahan

Rp4 Miliar Mengendap, Revitalisasi 4 Sentra PKL Pamekasan Gagal Total di 2026

Avatar
×

Rp4 Miliar Mengendap, Revitalisasi 4 Sentra PKL Pamekasan Gagal Total di 2026

Sebarkan artikel ini
Proporsi Anggaran Kontruksi 2,7 Milliar Per Lokasi, (Foto/Dok. Terukur.id)

Pamekasan – Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan disorot tajam. Pasalnya, program revitalisasi empat sentra Pedagang Kaki Lima (PKL) senilai Rp4 miliar dipastikan gagal total dikerjakan pada tahun anggaran 2026.

Ironisnya, anggaran tersebut utuh dan tidak tergeser dalam Perubahan APBD 2026. Artinya, uang ada, nomenklatur ada, namun pekerjaan nol persen.

Kepala Diskop UKM dan Naker Pamekasan, Salehoddin, justru berdalih sempitnya sisa waktu. Ia mengklaim sejak dilantik, belum ada progres di lapangan.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Pamekasan Ajak Masyarakat Maknai Kemerdekaan RI dengan Penuh Rasa Syukur

“Kami akan menyelesaikan perencanaan Food Colony terlebih dahulu, sehingga tahun depan bisa dilanjutkan ke pekerjaan fisik,” kata Salehoddin, (18/10/2026).

Alasan klasik “waktu mepet” ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin proyek strategis yang sudah dianggarkan sejak awal tahun, hingga medio Oktober belum tersentuh sama sekali, baik fisik maupun dokumen perencanaannya.

Padahal, berdasarkan rincian anggaran yang ada, Pemkab sudah mengalokasikan dana secara rinci:

1. Biaya Perencanaan: Rp186.270.000

BACA JUGA :  Raperda P-APBD 2026 Pamekasan Disepakati, Ali Masykur: Kondisi Fiskal Masih Sehat

– Sae Rassah (Jl. Dirgahayu): Rp25.680.000

– Sae Salera (Jl. Niaga): Rp70.050.000

– Food Colony (Jl. Kesehatan): Rp70.050.000

– Eks PJKA: Rp20.490.000

2. Anggaran Konstruksi: Rp3,7 Miliar

– Sae Rassah: Rp400 juta

– Sae Salera: Rp1,5 miliar

– Food Colony: Rp1,5 miliar

– Eks PJKA: Rp300 juta

3. Biaya Pengawasan: Rp115.253.000

– Sae Rassah: Rp15.413.000

– Sae Salera: Rp43.850.000

– Food Colony: Rp43.850.000

– Eks PJKA: Rp12.140.000

Dari rincian itu terlihat, perencanaan saja sudah dianggarkan hampir Rp200 juta, namun hingga kini perencanaan itu pun tak kunjung selesai.

BACA JUGA :  BKPSDM Pamekasan Gelar Sosialisasi Terpadu Layanan Kepegawaian dan Kesejahteraan ASN Melalui Program Taspen

Kondisi ini memukul harapan ratusan PKL yang menggantungkan hidup di empat sentra tersebut. Mereka harus kembali menempati lapak kumuh dan semrawut, sementara anggaran miliaran rupiah hanya menjadi angka di atas kertas APBD.

Publik kini mempertanyakan keseriusan Pemkab Pamekasan dalam menata ekonomi kerakyatan. Jika alasan waktu yang mepet selalu menjadi tameng, lantas kapan kinerja dinas terkait akan efektif. (*/Rosy)

Oplus_0
previous arrow
next arrow