Pamekasan – Universitas Islam Negeri (UIN) Madura tengah mematangkan rencana untuk kembali menambah program studi (prodi) baru. Prodi Farmasi dan Teknologi Ketahanan Pangan menjadi pilihan untuk semakin memperluas pengembangan akademik berbasis sains dan teknologi (saintek) di UIN Madura.
Rektor UIN Madura, Saiful Hadi, menjelaskan, penambahan prodi baru merupakan langkah strategis untuk memperluas cakupan keilmuan, sekaligus meningkatkan peran perguruan tinggi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing.
Menurutnya, dengan alih status menjadi UIN Madura, pengembangan akademik tidak boleh hanya berfokus pada bidang keislaman, tetapi juga mencakup disiplin ilmu sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
UIN Madura juga memiliki orientasi untuk berkontribusi terhadap pembangunan kawasan Madura, wilayah tapal kuda, hingga 27 pulau di sekitarnya.
Kontribusi tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, penguatan kerukunan, serta kehidupan beragama.
Selain merancang pembukaan prodi baru, pihak kampus turut mempersiapkan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan.
“Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah pembangunan laboratorium sebagai penunjang kegiatan akademik dan praktik mahasiswa,” ungkap Saiful saat menyambut rombongan Komisi VIII DPR RI, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI, Ansari, menilai transformasi UIN Madura perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan.
Menurutnya, pengelolaan perguruan tinggi harus mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Ia berharap, meskipun tergolong sebagai salah satu UIN yang relatif muda, UIN Madura mampu menunjukkan kualitas pendidikan yang kompetitif dan sejajar dengan perguruan tinggi Islam negeri lainnya.
Alumnus STAIN Pamekasan (saat ini UIN Madura) itu juga menyampaikan harapan agar rencana pengajuan pembukaan prodi baru dapat berjalan dengan baik.
“Sejumlah kebijakan yang menjadi ruang lingkup Komisi VIII DPR RI, termasuk Undang-Undang Pesantren dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dapat menjadi peluang untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi keagamaan,” ungkapnya.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke UIN Madura itu turut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, Lisda Hendrajoni, Syaiful Nuri, Nanang Samodra, dan An’im Falachuddin Mahrus. Hadir pula Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama, Phil. Sahiron. (*/Rosy)
