Pamekasan – Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, menyoroti program perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang belum terserap secara maksimal oleh pihak eksekutif. Ia menilai eksekutif masih perlu bekerja lebih maksimal lagi.
Ia menyebut pemerintah daerah dalam hal ini dinas-dinas teknis harus mampu menerjemahkan komitmen Bupati Pamekasan ke dalam program nyata, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah.
Politisi PPP itu menyampaikan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin mendukung dan memaksimalkan rencana Bupati Pamekasan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Kemudian kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menghadirkan solusi alternatif bagi masyarakat.
Ali masykur menawarkan solusi saat ini sperti program stimulan yang memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam perbaikan infrastruktur di lingkungan masing-masing.
“Seharusnya pemerintah daerah membuat program stimulus atau stimulan, kalau bahasa kerennya sekarang Pokmas. Di situ pemerintah memberikan bantuan langsung kepada rakyat kecil, yang tidak ada ongkos tukangnya, sehingga keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi jelas,” ungkapnya, Selasa (29/9/2026).
Program stimulan tersebut kata dia, masih dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain meringankan beban pemerintah daerah, skema tersebut dinilai dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat.
“Program itu saya kira masih diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan dan lebih banyak manfaatnya. Karena itu, harus didorong oleh pemerintah daerah untuk memberikan stimulus kepada rakyat kita,” tegasnya.
Ali juga menyinggung komitmen Bupati Pamekasan yang selama ini kerap menyampaikan rencana perbaikan jalan, jembatan, serta pembangunan infrastruktur lainnya. Menurutnya, komitmen tersebut harus diterjemahkan secara konkret oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama di tengah adanya pengurangan anggaran yang cukup besar.
Ia menegaskan, peran Sekretaris Daerah (Sekda), Bapperida, Badan Keuangan, serta kepala OPD lainnya sangat penting dalam menyusun perencanaan dan memastikan program kepala daerah dapat direalisasikan sesuai kemampuan fiskal.
“Kalau Bupati sudah berkomitmen di depan umum, seharusnya pembantu Bupati mampu menerjemahkan dengan baik. Seperti Sekda, Bapperida, keuangan, dan yang lain-lain. Dinas juga harus memberikan masukan serta menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bupati,” ujarnya.
Menurut Ali, kepala daerah membutuhkan dukungan dan pengingat dari jajaran birokrasi agar program yang telah disampaikan kepada masyarakat, termasuk saat kampanye, tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemerintahan.
Ia menyebut, kepala OPD, kepala dinas, hingga Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk memastikan arah kebijakan kepala daerah berjalan sesuai perencanaan dan tidak kehilangan fokus dalam pelaksanaannya.
“Siapa pun Bupatinya, tentu membutuhkan masukan dan pengingat dari para pembantunya. Jangan sampai apa yang sudah dijanjikan saat kampanye justru tidak diterjemahkan dengan baik oleh jajaran di bawahnya,” tandasnya.
Ali berharap, koordinasi antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat agar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan tetap berjalan secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan dan jembatan dapat ditangani secara berkelanjutan. (KB/Rosy)
