Madura Kaya Energi, Mengapa Rakyat Masih Miskin?

(Menggugat Keadilan Ekonomi dan Arah Pembangunan Pulau Garam)

Ironi Kekayaan Energi dan Kemiskinan

Madura memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah. Potensi minyak dan gas bumi di bawah laut dan wilayah sekitarnya merupakan komponen penting dari ketahanan energi negara. Eksplorasi dan eksploitasi migas di Selat Madura telah berlangsung sejak lama. Energi dibutuhkan oleh banyak lapangan gas untuk industri, pembangkit listrik, dan sektor ekonomi lainnya. Meskipun ada kekayaan, orang Madura masih menghadapi masalah pembangunan tradisional, seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan infrastruktur, rendahnya produktivitas ekonomi, dan kurangnya akses ke kesejahteraan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa daerah dengan banyak sumber daya energi belum mampu menggunakan sumber daya alamnya untuk membantu masyarakat? Pertanyaan tersebut adalah refleksi akademik tentang jalan keadilan sosial, distribusi sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, tidak hanya produksi gas dan minyak, nilai investasi, atau pendapatan negara yang dapat diukur sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Sejauh mana masyarakat di daerah sumber daya memperoleh keuntungan ekonomi yang nyata adalah cara terbaik untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Kesejahteraan tidak selalu dikaitkan dengan kekayaan sumber daya alam. Negara atau daerah dengan banyak sumber daya bahkan dapat mengalami paradoks pembangunan jika pengelolaannya tidak disertai dengan tata kelola yang baik, diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan distribusi manfaat yang adil? Madura menghadapi masalah ini. Oleh karena itu, sudah waktunya energi dilihat tidak hanya sebagai komoditas ekonomi nasional, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi masyarakat Madura.

Potret Kemiskinan: Empat Kabupaten, Persoalan yang Belum Tuntas

Kemiskinan masih merupakan masalah struktural di Pulau Madura. Empat kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda, tetapi semua menghadapi masalah yang sama: meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan kesempatan ekonomi. Sebagian besar kabupaten Madura masih memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi, menurut data BPS tahun 2025.

Kabupaten Sampang: 20,61 persen.
Kabupaten Bangkalan: 18,25 persen.
Kabupaten Sumenep: 17,02 persen.
Kabupaten Pamekasan: 12,77 persen

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan, terutama di Sampang dan Bangkalan. Tingkat kemiskinan di Pemekasan relatif lebih rendah dibandingkan tiga kabupaten lainnya, tetapi masih membutuhkan kebijakan pembangunan yang konsisten. Tingkat kemiskinan, menurut data BPS Kabupaten Sumenep, mencapai 16,42% pada Maret 2026, turun 0,60 poin dari Maret 2025. Meskipun angka penduduk miskin masih mencapai sekitar 182,21 ribu orang, penurunan ini merupakan perkembangan yang baik.Tidak serta-merta penurunan tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa masalah kesejahteraan telah diselesaikan. Selain itu, pemerintah harus mempertimbangkan kualitas pekerjaan, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan, dan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Dengan kata lain, masalah Madura bukan hanya menurunkan angka kemiskinan secara statistik; itu adalah membangun sistem ekonomi yang memungkinkan seseorang keluar dari kemiskinan secara permanen. Di sinilah hubungan antara kekayaan energi dan rencana pembangunan ekonomi lokal sangat penting.

Kekayaan Migas dan Paradoks Pembangunan

Dalam konteks ekonomi Madura, aktivitas migas menunjukkan bahwa Madura memiliki posisi strategis dalam industri energi. Menurut Laporan Tahunan MedcoEnergi 2025, PSC Madura Offshore memiliki tiga lapangan gas: Maleo, Opportunity, dan Melwis. Produksi bruto ketiganya pada tahun 2025 mencapai sekitar 4,6 ribu barel setara minyak per hari, atau 26,1 juta kaki kubik gas per hari. Selain itu, PSC Sampang memiliki lapangan Wortel dan Oyong yang berproduksi, dengan produksi bruto sekitar 2,1 ribu barel setara minyak per hari, dan produksi gas 10,8 juta kaki kubik per hari. Data menunjukkan bahwa ada aktivitas produksi migas yang signifikan di wilayah Madura dan sekitarnya. Sebaliknya, HCML juga mengembangkan lapangan gas di Selat Madura. Produksi gas ini digunakan untuk memenuhi permintaan industri, pembangkit listrik, dan industri energi lainnya. Ini menunjukkan bahwa Madura bukan daerah yang tidak memiliki potensi ekonomi. Permasalahannya adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat lokal berkorelasi dengan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam. Dalam teori kutukan sumber daya alam, menjelaskan bahwa wilayah yang kaya akan sumber daya tidak selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kekayaan alam, jika dikelola dengan cara yang transparan, dapat menjadi sumber kemajuan, tetapi juga dapat menyebabkan ketimpangan. keberadaan migas tidak cukup apabila tidak diikuti pengembangan sektor ekonomi lain, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, dan UMKM. Migas seharusnya menjadi modal awal untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, bukan menjadi satu-satunya tumpuan pembangunan.

Keadilan Ekonomi: Siapa yang Menikmati Kekayaan Energi?

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang benar-benar memperoleh keuntungan finansial dari eksploitasi migas di wilayah Madura? Secara ekonomi, industri migas berkontribusi melalui investasi, pajak, dana bagi hasil, penyerapan tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi pendukung. Namun, masyarakat di sekitar lokasi operasi tidak otomatis merasakan keuntungan tersebut secara merata. Problem ini terkait dengan ide keadilan distributif, Dilihat dari sudut pandang ekonomi kelembagaan, pembangunan yang berkeadilan harus memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya ekonomi tidak hanya tertuju pada pemerintah pusat atau pemilik modal, tetapi juga berdampak pada masyarakat lokal. Sebenarnya, pemerintah memiliki mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan sebagian dari uang yang diterima oleh negara kepada daerah. Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mempertimbangkan alokasi DBH migas untuk daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dan pengolah. Jumlah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah bukanlah masalah utama; yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi transformasi ekonomi akan sulit diwujudkan jika DBH hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan infrastruktur yang kurang produktif, atau program yang tidak memiliki efek ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, kekayaan energi dapat menjadi alat untuk pembangunan yang berkelanjutan jika digunakan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur produktif, pengembangan UMKM, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan sektor unggulan.Akibatnya, pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi penerimaan dan penggunaan DBH, termasuk menilai dampak DBH terhadap penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan. Keadilan ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan membagi anggaran. Sebaliknya, keadilan ekonomi harus dicapai melalui peningkatan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, memiliki akses ke usaha, dan hidup yang lebih baik.

Mengapa Kekayaan Energi Belum Menghapus Kemiskinan?

Mengingat kekayaan minyak dan gas belum sepenuhnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Madura, ada beberapa faktor struktural yang dapat dijelaskan.

Pertama, lemahnya keterkaitan industri migas dengan ekonomi lokal

Industri migas membutuhkan modal besar, teknologi canggih, dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus. Karena fitur ini, nilai investasi dan produksi yang dihasilkan tidak selalu sebanding dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Manfaat ekonomi dari penciptaan pekerjaan menjadi terbatas ketika perusahaan menggunakan tenaga kerja terampil dari luar daerah sementara masyarakat lokal belum memiliki kompetensi yang sesuai. Program pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal seharusnya menjawab masalah ini. Kebutuhan industri menuntut pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan perusahaan migas untuk membangun sistem pendidikan vokasi. Masyarakat Madura harus dilatih untuk menjadi bagian dari rantai nilai industri dan tidak hanya menjadi penonton eksploitasi energi.

Kedua, belum optimalnya diversifikasi ekonomi

Struktur ekonomi lokal dapat terancam jika terlalu bergantung pada sektor primer. Kemampuan ekonomi suatu wilayah terpengaruh oleh perubahan harga komoditas dan penurunan produksi migas. Akibatnya, pembangunan Madura harus tidak hanya bergantung pada migas. Semua sektor ekonomi, termasuk pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah (UMKM), harus saling melengkapi.

Madura memiliki potensi yang sangat besar dalam hal garam, tembakau, jagung, hasil laut, batik, kerajinan, makanan olahan, dan berbagai produk lokal lainnya. Industrialisasi yang didasarkan pada keunggulan lokal harus dilakukan untuk mengembangkan potensi ini.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bergantung pada ketersediaan jaringan internet, listrik, air bersih, pelabuhan, fasilitas logistik, dan transportasi. Infrastruktur masyarakat tidak secara otomatis diselesaikan oleh investasi migas. Akibatnya, pemerintah harus memastikan pembangunan infrastruktur produktif yang menghubungkan pasar ke pusat produksi. Untuk distribusi hasil pertanian, petani membutuhkan akses. Pelabuhan perikanan dan fasilitas penyimpanan dingin sangat penting bagi nelayan. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan jaringan pemasaran dan logistik yang efektif. Daya saing ekonomi lokal akan sulit meningkat tanpa infrastruktur karena biaya produksi dan distribusi akan tetap tinggi.

Keempat, kualitas sumber daya manusia yang belum merata

Kemampuan seseorang untuk memanfaatkan peluang ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan penguasaan teknologi. Seseorang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya dengan menginvestasikan pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu, kekayaan energi seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan sumber daya manusia Madura. Pemerintah harus meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas tinggi, beasiswa, pendidikan vokasi, pelatihan kewirausahaan, dan sertifikasi kompetensi.

Kekayaan alam tidak akan menghasilkan transformasi sosial yang signifikan dan hanya akan menghasilkan keuntungan ekonomi.

Mengubah Migas Menjadi Kekuatan Ekonomi Masyarakat

Perubahan paradigma diperlukan untuk pembangunan Madura. Kekayaan energi biasanya dilihat dari sudut pandang produksi dan penerimaan negara. Ke depan, pandangan ini harus diperluas untuk mencakup pembangunan ekonomi yang berbasis manfaat sosial. Sumber daya alam bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah daerah; kemampuan daerah tersebut untuk membangun hubungan antarsektor, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan nilai tambah juga sangat penting. Artinya, sektor minyak dan gas harus berfungsi sebagai katalisator untuk pertumbuhan bidang ekonomi lainnya.

Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. Membangun industri pengolahan berbasis potensi lokal.

Pemerintah harus mendorong industrialisasi produk unggulan Madura. Untuk meningkatkan nilai tambah, produk lokal seperti garam, tembakau, perikanan, pertanian, dan olahan harus dikembangkan. Sebagian produk masih dijual sebagai bahan mentah atau produk dengan pengolahan terbatas. Dengan demikian, nilai ekonomi yang diterima masyarakat belum optimal. Kehadiran industri pengolahan akan meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, memperkuat rantai pasokan lokal, dan menciptakan kesempatan kerja baru.

2. Memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi kerakyatan

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) harus dianggap sebagai salah satu alat penting untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Akses ke pembiayaan, pendampingan manajemen, sertifikasi halal, standardisasi produk, pengemasan, digitalisasi, dan pemasaran harus diperluas oleh pemerintah daerah. Produk-produk lokal, seperti batik Pamekasan, kerajinan Sumenep, olahan hasil laut Sampang, dan berbagai produk unggulan Bangkalan, memiliki peluang untuk memasuki pasar domestik dan internasional. Namun, pendampingan UMKM tidak boleh berhenti pada bantuan modal dan pelatihan. Fokus program harus pada peningkatan penjualan, produktivitas, kualitas produk, keberlanjutan bisnis, dan ekspansi pasar. Selain itu, industri migas dapat didorong untuk membangun kemitraan dengan usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui pengadaan barang dan jasa yang memenuhi standar perusahaan. Akibatnya, keberadaan industri migas menciptakan efek pengganda, atau efek multiplier, bagi perekonomian lokal.

3. Mengoptimalkan dana bagi hasil untuk pembangunan produktif.

DBH minyak dan gas perlu dikelola secara strategis. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur ekonomi, pengembangan tenaga kerja, penguatan usaha kecil dan menengah (UMKM), dan inovasi teknologi adalah bidang di mana pemerintah daerah harus memprioritaskan investasi.

Selain itu, pemerintah harus membuat indikator kinerja yang jelas untuk menilai bagaimana anggaran digunakan. Misalnya, berapa banyak lapangan kerja baru yang dibuat, seberapa banyak UMKM yang berkembang, seberapa banyak kemiskinan yang berhasil dikurangi, dan seberapa besar pendapatan masyarakat yang meningkat.

4. Mendorong kemitraan industri migas dengan perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi di Daerah memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem ekonomi yang berpusat pada pengetahuan. Kamus tidak hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan siswa, tetapi juga berfungsi sebagai pusat penelitian, inovasi, pengembangan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat. Perguruan tinggi di Madura dapat membantu mengkaji ekonomi lokal, mengajar kewirausahaan, membantu usaha kecil dan menengah (UMKM), melakukan penelitian tentang potensi energi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Pendekatan pentahelix harus memperkuat kerja sama antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, UMKM, dan masyarakat. Metode ini membuat pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor dengan sumber daya dan kemampuan yang berbeda.

Kekayaan Alam Harus Menjadi Keunggulan Kompetitif

Sebenarnya, Madura memiliki banyak sumber daya yang berguna untuk kepentingan strategis. Ini termasuk potensi energi, kekayaan laut, lahan pertanian, budaya lokal, dan modal sosial masyarakat. Memiliki sumber daya tidak selalu menghasilkan keunggulan kompetitif tanpa pengelolaan yang baik. Ekonomi Madura harus berubah dari menggunakan sumber daya untuk menghasilkan nilai. Dengan kata lain, sumber daya alam harus dikombinasikan dengan kapasitas manusia, teknologi, inovasi, kewirausahaan, dan struktur ekonomi lokal. Tenaga kerja yang mahir, perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang kompetitif, industri pengolahan yang efisien, dan infrastruktur ekonomi yang memadai semuanya harus dapat dihasilkan oleh kekayaan minyak dan gas. Ini sangat penting untuk pembangunan wilayah yang berfokus pada keberlanjutan dan keunggulan kompetitif.

Tantangan Pemerintah: Membangun Keadilan Ekonomi Antarkabupaten

Pembangunan Madura harus mempertimbangkan ketimpangan antardaerah juga. Baik Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep memiliki masalah ekonomi dan potensi yang berbeda. Bangkalan berada di lokasi yang strategis karena terhubung ke Surabaya melalui Jembatan Suramadu. Seharusnya, tempat ini berfungsi sebagai pintu masuk untuk investasi, perdagangan, industri, dan pengembangan ekonomi wilayah tersebut. Sampang memiliki banyak potensi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan energi. Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat sekaligus meningkatkan sektor produktif adalah tantangan utama. Pemekasan memiliki banyak potensi dalam hal perdagangan, pertanian, batik, pendidikan, dan UMKM. Meningkatkan sektor kreatif serta digitalisasi ekonomi dapat menjadi strategi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Untuk saat ini, Sumenep memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, termasuk migas, perikanan, pariwisata kepulauan, garam, dan berbagai komoditas unggulan. Potensi ini membutuhkan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur dan konektivitas antarpulau. Kebijakan pembangunan yang tidak seragam diperlukan karena perbedaan karakteristik ini. Pemerintah harus membangun integrasi ekonomi di empat kabupaten melalui konektivitas perdagangan, industri pengolahan, distribusi barang, dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi. Empat kabupaten harus memiliki program pembangunan yang saling melengkapi, Madura tidak boleh dibangun secara parsial. Efek pengganda sangat bergantung pada hubungan yang ada di antara wilayah dan sektor. Pertumbuhan ekonomi akan menyebar lebih luas jika investasi di satu daerah dapat memicu permintaan barang, tenaga kerja, dan jasa dari daerah lain. Akibatnya, pemerintah provinsi dan kabupaten Madura harus membuat rencana yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tanggung Jawab Industri Migas terhadap Masyarakat Lokal

Perusahaan migas memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi selain pemerintah terhadap masyarakat di sekitar lokasi operasional mereka. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau program bantuan sosial tidak cukup untuk mewujudkan tanggung jawab ini.

Perusahaan harus membuat inisiatif untuk mendorong ekonomi dalam jangka panjang.

Beberapa agenda yang dapat dilakukan antara lain:

Prioritas pengembangan tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi.

Kemitraan pengadaan barang dan jasa dengan UMKM lokal yang memenuhi standar perusahaan.

Pengembangan usaha produktif masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Dukungan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur sosial.

Program transfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan dan keberlanjutan aktivitas industri.

Prinsipnya, kehadiran industri migas harus menghasilkan hubungan yang menguntungkan antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha, pemerintah memperoleh penerimaan negara dan daerah, dan masyarakat memperoleh kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan peluang usaha.

Agar industri energi tidak memecah belah masyarakat dan ekonomi, hubungan ini harus dibangun.

“ Madura harus menjadi wilayah yang masyarakatnya ikut menikmati hasil kekayaan alamnya. Sebab, kekayaan alam sejatinya bukan hanya tentang apa yang tersimpan di bawah laut, melainkan tentang kesejahteraan yang dapat diwujudkan di atas daratan”.