Pamekasan – Kisruh Sekolah Menengah Kejurangan (SMK) Kesehatan Nusantara belum juga mendapat solusi. Siswa menjadi korban karena tidak bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar tatap muka lantaran sekolahnya di segel.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pamekasan ambil bagian dalam proses penyelesaian kasus ini. Pihaknya memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan dan mencari solusi bersama demi aktivitas pendidikan yang tersendat.
Sejumlah pihak diundang, mulai dari pengawas yayasan, kepala sekolah, mantan bendahara yayasan yang disebut sebagai pihak penyegelan, dan juga perwakilan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Jawa Timur.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Moh. Hasyim Asyari mengatakan bahwa persoalan yang terjadi dipicu oleh konflik internal yayasan. Namun ia mengatakan pihaknya lebih fokus pada penyelesaian untuk memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu.
“Karena ini berkaitan dengan pendidikan dan tetu menjadi tanggung jawab pemerintah, maka Komisi IV DPRD Pamekasan memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan proses belajar mengajar tidak terganggu lagi,” katanya (21/5/2026)
Jika persoalan tidak selesai, kata Hasyim, pemerintah haru segera mengambil langkah lain. Yang terpenting proses belajar mengajar tetap berjalan.
“Apalagi siswa kelas XII yang saat ini sedang bersiap menghadapi kelulusan,” pungkasnya. (Rosy)
