Pamekasan – Sejumlah LSM dan mahasiswa yang tergabung dalam Federasi Taman Juang Group mendatangi kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pamekasan, Kamis (2/7/2026).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan penolakan terhadap perekrutan petugas sensus lapangan dalam Sensus Ekonomi 2026 yang dinilai tidak tepat sasaran.
Massa aksi menilai, pengambilan petugas sensus dari kalangan pemerintah desa (Pemdes) seperti : sekretaris desa (sekdes), perangkat desa, hingga guru honorer berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Mereka menduga adanya unsur kekerabatan dan kepentingan politik dalam proses perekrutan tersebut. Hal itu dikhawatirkan berdampak pada kualitas dan objektivitas pendataan di lapangan.
Koordinator aksi, Rosi Kancil, menyampaikan bahwa kondisi tersebut dapat merugikan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah yang seharusnya menjadi prioritas dalam pendataan.
“Jika petugas sensus berasal dari perangkat desa atau pihak yang memiliki kedekatan tertentu, maka potensi ketidakakuratan data sangat besar. Akibatnya, rakyat kecil yang seharusnya terdata miskin justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali,” ujarnya.
Ia menegaskan, seharusnya petugas pencacah lapangan direkrut dari masyarakat umum yang tidak memiliki keterikatan jabatan dengan pemerintah, guna menghindari rangkap jabatan sekaligus menjaga independensi.
“Lebih baik pencacah diambil dari masyarakat yang memang tidak digaji oleh pemerintah, agar tidak terjadi rangkap jabatan dan hasil pendataan lebih objektif,” tambahnya.
Selain itu, perwakilan massa lainnya, Slamet Readi, juga menyoroti transparansi BPS Pamekasan terkait proses rekrutmen. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya meminta agar BPS menunjukkan rekomendasi dari kepala desa, Dinas Pendidikan, serta DPMD yang disebut-sebut menjadi dasar perekrutan, namun hingga kini tidak diperlihatkan.
“Kami sudah meminta rekomendasi tersebut, bahkan sebelumnya dijanjikan akan ditunjukkan. Namun sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ini yang membuat kami kecewa,” tegasnya.
Sayangnya, aksi tersebut tidak ada yang menanggapi. Pengakuan Korlap sempat ada pihak BPS yang mau menemui tetapi menghilang begitu saja. Massa merasa kecewa karena hanya mendapat janji palsu.
Atas dasar itu, Federasi Taman Juang Group menyatakan akan melanjutkan aksi lanjutan (jilid 2) dengan cakupan yang lebih luas. Mereka berencana mendatangi sejumlah instansi, di antaranya BPS Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Inspektorat, untuk mendorong dilakukannya audit terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pamekasan.
“Kami akan mendorong audit menyeluruh, mulai dari proses perekrutan pencacah lapangan hingga penggunaan anggaran, termasuk kegiatan seminar yang digelar di hotel,” pungkas Slamet.
Atas kekecewaan itu, aksi diakhiri dengan penyegelan kantor bps untuk sementara. (KB/Rosy)
