Pamekasan – Masa transisi menuju Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Pamekasan menyisakan kekosongan skema pembiayaan. Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Pamekasan Fraksi Partai Gelora, Saedy Romli.
Saedy meminta Pemerintah Kabupaten Pamekasan tidak membiarkan masyarakat dan tenaga kesehatan (nakes) berada dalam ketidakpastian pembiayaan selama UHC Prioritas belum resmi diberlakukan pada 1 November 2026.
Menurut Saedy, Pemkab harus segera menyiapkan skema pembiayaan transisi yang jelas, terukur, dan memiliki dasar hukum. Jangan sampai janji layanan kesehatan gratis justru menjadi bumerang karena tidak ada mekanisme klaim yang pasti.
“Harus ada skema yang jelas,” tegas Saedy, Kamis (2/10/2026).
Tawarkan Dua Skema Darurat Talangan APBD
Untuk menjembatani kekosongan selama satu bulan ke depan, Saedy menawarkan dua opsi konkret yang bisa dijalankan Pemkab melalui APBD.
Pertama, bagi masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif, Pemkab dapat melakukan reaktivasi secara massal dengan biaya sepenuhnya ditanggung APBD. Dengan begitu, masyarakat bisa langsung dilayani di FKTP maupun rumah sakit tanpa hambatan administratif.
Kedua, bagi masyarakat yang sama sekali belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, Pemkab harus membuka mekanisme klaim langsung. Artinya, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun RSUD tetap melayani pasien, dan pembiayaannya diklaimkan kepada Pemkab melalui APBD.
“Skema ini bisa dipakai selama satu bulan hingga UHC Prioritas berlaku pada 1 November,” ujarnya.
Secara deduktif, kedua skema tersebut dinilai paling realistis. Prinsipnya adalah negara harus hadir di masa transisi. Jika target besarnya adalah UHC, maka proses menuju ke sana tidak boleh mengorbankan hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan.
Jangan Bebani Nakes
Saedy juga menyoroti polemik yang berkembang di internal DPRD terkait potensi dirugikannya tenaga kesehatan akibat belum jelasnya skema pembiayaan ini.
Ia menegaskan, persoalan administrasi dan janji politik pemerintah tidak boleh dibebankan kepada nakes dan fasilitas kesehatan yang berada di garda terdepan pelayanan.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan pembiayaan ini akhirnya membebani tenaga kesehatan,” katanya.
Secara induktif, kekhawatiran itu beralasan. Di lapangan, nakes tetap wajib melayani pasien yang datang. Namun jika tidak ada kepastian siapa yang membayar, maka rumah sakit dan puskesmas akan menanggung kerugian, atau lebih buruk, nakes yang akan dipaksa menalangi secara pribadi. Hal inilah yang harus dicegah sejak awal.
Oleh karena itu, Pemkab harus konsisten dengan target yang telah dijanjikan eksekutif.
“Targetnya kan memang UHC Prioritas berlaku. Dan janji dari eksekutif, per 1 November UHC Prioritas sudah berlaku,” ujarnya.
Saedy menyebut, dari sisi kewajiban finansial, Pemkab Pamekasan sebenarnya telah menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada BPJS Kesehatan. Tahapan yang tersisa saat ini hanyalah proses migrasi dan validasi data untuk mencapai tingkat keaktifan kepesertaan 80 persen sebagai syarat UHC Prioritas.
Karena itu, masa transisi ini tidak boleh dibiarkan kosong tanpa kebijakan.
“Kalau memang 1 November UHC Prioritas sudah berlaku, maka masa transisi ini harus dijembatani dengan skema yang jelas. Masyarakat harus tetap mendapat pelayanan dan nakes juga jangan sampai menjadi korban,” pungkas Saedy. (KB/Rosy)
