Pamekasan – Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, Saedy Romli, melayangkan sentilan keras kepada seluruh fasilitas kesehatan di Pamekasan, terutama Puskesmas dan RSUD, agar berhenti bersikap kaku soal administrasi dan lebih mengutamakan nyawa pasien.
Ia menegaskan, DPRD sudah muak mendengar keluhan klasik masyarakat kecil: ditolak berobat hanya karena status kepesertaan BPJS tidak aktif atau tak mampu membayar biaya.
Menurut Saedi, Puskesmas adalah pintu terdepan, tumpuan terakhir bagi warga miskin. Ketika pintu itu tertutup, mereka tidak punya pilihan lain selain menahan sakit di rumah.
“Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi tumpuan masyarakat kecil. Ketika masyarakat ditolak di pintu terdepan ini, mereka tidak tahu lagi harus berobat ke mana,” tegasnya, Selasa (30/09/2026).
Ia menilai, penolakan tanpa solusi adalah bentuk pelayanan yang dingin, tidak manusiawi, dan lepas tangan. Fasilitas kesehatan seharusnya menjadi tempat harapan, bukan tempat yang menambah penderitaan warga sakit.
“Semoga kejadian ini menjadi kejadian terakhir,” sentil Saedi.
Ia mendesak agar seluruh Faskes di Pamekasan segera memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas: keselamatan jiwa harus di atas administrasi.
“Ke depan harus ada SOP yang memprioritaskan keselamatan jiwa di atas administrasi di seluruh fasilitas kesehatan, serta transparansi informasi mengenai status kepesertaan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegasnya.
Saedi menekankan prinsip sederhana yang sering dilupakan: obati dulu, urus administrasi belakangan. Saat orang datang dalam kondisi sakit dan butuh pertolongan, yang dibutuhkan adalah tindakan medis, bukan ceramah soal BPJS.
“Kita sedang mendorong untuk UHC Prioritas. Mohon doanya,” katanya.
Ia berharap, perbaikan pelayanan kesehatan di Pamekasan tidak hanya soal gedung bagus dan alat lengkap, tetapi juga soal hati: kemudahan akses, kejelasan informasi, dan sikap nakes yang benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat. (KB/Rosy)
