Pamekasan – Pengelolaan tambak garam di atas Tanah Kas Desa Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, resmi dipertanyakan warga ke Polres Pamekasan.
Aset desa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintah Desa Majungan itu diduga menghasilkan sekitar Rp1 miliar per tahun, atau sekitar Rp5 miliar selama lima tahun, sejak 2022 hingga 2026. Namun, warga mempertanyakan mengapa hasil tersebut diduga tidak pernah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).
Pengaduan itu disampaikan Samsul Muarif, warga Desa Majungan, melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.
Persoalan yang diajukan pengadu bukan soal siapa yang menggarap tambak, melainkan ke mana uang hasil pemanfaatan aset desa itu mengalir dan apa dasar hukum pengelolaannya.
Tim kuasa hukum yang terdiri dari Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., meminta Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Pamekasan menelusuri aliran dana, membuka catatan keuangan desa, serta mengaudit seluruh penerimaan dari pemanfaatan tambak garam tersebut.
“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian pokok sikap tim kuasa hukum.
Selain ke Polres, tim advokat juga meminta Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan aset tersebut.
Hingga berita ini ditulis, pengaduan tersebut masih dalam tahap awal di kepolisian. Belum ada kesimpulan hukum atas pengaduan yang disampaikan warga tersebut. (*/Rosy)


















