Pamekasan – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, kompak menyoroti lemahnya pertumbuhan ekonomi hingga ketergantungan terhadap transfer dana dari Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Pamekasan, tentang Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (18/9/25).
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Pamekasan, Faridi, mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan belum sesuai target yang sudah ditetapkan bersama.
Dia menguraikan, hingga saat ini pertumbuhan ekonomi baru menyentuh 4,88 persen dari 5,2 persen sesuai target yang ditetapkan.
Faridi menilai, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satunya, arah kebijakan dalam penggunaan anggaran miliaran rupiah belum memberikan solusi pada sektor ekonomi.
“Meski dana miliaran digelontorkan, dampaknya tidak terasa untuk menurunkan kemiskinan,” katanya, Kamis (18/9/25).
Di samping belum maksimalnyq target pertumbuhan ekonomi, legislatif juga menyoroti terlalu bergantungnya APBD Pamekasan atas dana transfer dari pusat.
Disampaikan oleh Fraksi Gelora Perjuangan, Nadi Mulyadi, meski saat ini terjadi kenaikan pada APBD sebesar 3,8 persen dibandingkan tahun 2024.
Ironisnya, total belanja daerah justru mengalami penurunan hingga 1,4 persen. Padahal, Pemkab Pamekasan masih bergantung pada dana transfer pusat yang mencapai angka 27 persen.
Di samping itu, kebijakan pajak dan retribusi yang berlaku saat ini tidak berpihak terhadap kesejahterakan rakyat. Bahkan ia menilai, pajak dan retribusi sebagai alat pemerasan yang dilegalkan rakyat.
Harusnya, lanjut Nadi, Pemkab Pamekasan lebih kreatif dalam menghimpun pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan memaksimalkan badan usaha milik daerah (BUMD) atau potensi ekonomi dan pariwisata lainnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu sangat optimis, jika Pemkab Pamekasan bisa mengoptimalkan potensi daerah, baik sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber PAD, maka kesejahteraan masyatakat akan lebih terjamin.
“Apakah Pemkab sudah kehilangan kreativitas hingga PAD hanya bertumpu pada retribusi dan pajak, kenapa kita tidak optimalkan BUMD (perusahaan Adeni, red) untuk menjadi sumber PAD,” ungkapnya.
Selain Fraksi PKB dan Gelora Perjuangan, Fraksi PBB juga memberikan catatan penting terhadap arah kebijakan Pemkab Pamekasan. (farid/rosyi)
