Scroll untuk melanjutkan membaca
Berita

Nilai Positif Kebijakan Larangan PKL Area Arek Lancor, Rektor UIN Madura: Sudah Tepat untuk RTH

Avatar
×

Nilai Positif Kebijakan Larangan PKL Area Arek Lancor, Rektor UIN Madura: Sudah Tepat untuk RTH

Sebarkan artikel ini
Rektor UIN Madura: Dr. Saiful Hadi

Pamekasan – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Dr. H. Saiful Hadi, menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang melarang pedagang kaki lima (PKL) berjualan di area Monumen Arek Lancor sudah tepat.

Menurutnya, kawasan Arek Lancor merupakan ruang terbuka hijau (RTH) yang memiliki fungsi penting sebagai pusat kegiatan masyarakat, sekaligus menjadi area yang terintegrasi dengan sejumlah fasilitas umum, seperti perkantoran, tempat ibadah, museum, dan sarana publik lainnya.

BACA JUGA :  Awali Pembelian Tembakau di Hari Kemerdekaan dengan Upacara Bendera, H Her Komitmen Sejahterakan Petani

“Arek Lancor ini memang sudah tepat difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk menata kawasan ini perlu didukung bersama,”ungkapnya, (29/10/2025).

Oleh karena itu, Saiful menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan semaksimal mungkin keberadaan fasilitas yang ada untuk mengembangkan program-program edukatif dan kebudayaan, utamanya fasilitas museum di kawasan Arek Lancor agar lebih menarik dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

BACA JUGA :  Soroti Pembangunan SDM Madura Bersama Legislator, Ketua DPM Unira Sindir Ketidakhadiran DPRD Sampang

“Apalagi di area itu ada museum, maka penting bagi pemerintah untuk bisa dikembangkan agar menjadi pusat edukasi sejarah dan budaya bagi warga Pamekasan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Saiful berharap agar kebijakan penertiban PKL di kawasan Arek Lancor tetap dipertahankan, mengingat masih banyak lokasi lain yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu fungsi RTH.

BACA JUGA :  Kisruh Soal Biaya Akademi Madura United hingga Puluhan Juta, Komisaris PT PBMB: Sudah Berjalan Lama

“Kebijakan ini perlu dijaga konsistensinya. Pemerintah bisa mengarahkan para pedagang ke tempat lain yang telah disediakan, sehingga kepentingan ekonomi dan penataan kota bisa berjalan seimbang tentunya,” pungkasnya. (farid/rosyi)

IMG-20260724-WA0013
previous arrow
next arrow