Pamekasan – Dijanjikan lakukan inpeksi mendadak (sidak) bersama, Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) Pamekasan pulang dengan kekecewaan. Hal itu menyusul pernyataan kesiapan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madura di depan Gedung Bea cukai Madura.
Koordinator Aksi Lapangan, Hendra mengatakan, saat pihaknya menyampaikan beberapa tuntutan dan permintaan, termasuk sidak secara bersama terhadap perusahaan rokok (PR) yang diduga bermasalah, Bea Cukai menyanggupi permintaan tersebut.
Karena itu, pihaknya menangih janji yang telah diberikan Bea Cukai terhadap massa aksi di lapangan.
“Kami kasih waktu 30 menit untuk menyiapkan beberapa persiapan dalam melakukan sidak. Tetapi, setalah sampai waktunya Bea Cukai tidak bisa melakukan sidak dengan beragam alasan,” sesalnya, Rabu (15/4/2026).
Hendra mengaku, desakan untuk melakukan sidak terhadap sejumlah PR yang diduga bermasalah bukan hal baru.
Ia menyebut, permintaan itu sudah dilakukan berulang kali sejak 2019 hingga 2025, tetapi belum ada bukti nyata atas hasil sidak yang dilakukan Bea Cukai.
Selain itu, Formatur juga menyebut telah mengantongi sejumlah data, termasuk daftar perusahaan yang diduga terlibat praktik ilegal seperti penimbunan dan peredaran pita cukai secara tidak sah di wilayah Madura.
Berdasarkan hal itu, Formatur menduga adanya indikasi koordinasi terselubung dalam proses sidak yang selama ini dilakukan Bea Cukai.
“Semenjak saya aktif mengkawal kasus ini, respon Bea Cukai Madura pasti merespon bahwa Bea Cukai membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan sidak,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, Hendra menyampaikan lima tuntutan, mulai dari Bea Cukai harus mengusut tuntas perusahaan rokok bermasalah, melakukan sidak dalam waktu dua hari, menutup permanen pabrik rokok yang telah disebutkan, serta meminta Bea Cukai melakukan kerja sama dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), hingga menuntut Kepala Bea Cukai Madura mundur dari jabatannya.
Atas tuntutan itu, Formatur memberikan ruang bagi Bea Cukai untuk melengkapi administrasi, seperti surat tugas, guna mendukung pelaksanaan sidak bersama.
“Jika sidak ini perlu surat tugas, maka buatlah surat tugas, kami akan tunggu,” tegas Hendra.
Sementara itu, Humas Bea Cukai Madura, Andru menyampaikan, bahwa setiap tindakan yang akan dilakukan ada aturan mekanisme, standar operasional prosedur (SOP) yang harus ditaati. Karena itu, proses sidak ini perlu waktu dan akan ditindaklanjuti.
Bea Cukai mengaku telah menerima dengan baik segala aspirasi dan tuntutan yang disampaikan massa aksi, termasuk sidak terhadap PR yang diduga bermasalah.
“Semua ada mekanismenya, ada SOPnya. Tadi, Saya mengiyakan karena menghargai ajakan para aksi untuk melakukan sidak,” kilahnya.
Di tempat yang sama, petugas penindakan Bea Cukai Madura, Arief menambahkan, bahwa dalam waktu dekat, pihaknya belum dapat melakukan sidak terhadap gudang yang telah diajukan.
“Semua informasi dan tuntutan sudah kami terima dan akan kami tindaklanjuti. Tetapi kami tidak bisa melakukan sidak hari ini maupun besok,” ujarnya.
Selain itu, Bea Cukai menegaskan telah melakukan sejumlah penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai, termasuk kasus yang telah diproses hingga pengadilan.
Terkait permintaan pernyataan di atas materai, Arief menilai tidak perlu adanya penandatanganan komitmen tertulis atas tuntutan tersebut.
“Saya rasa tidak perlu tanda tangan komitmen atau surat pernyataan Bea Cukai di atas materai,” pungkasnya. (farid/rosy)
