Pamekasan – Munculnya beberapa kasus program makan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat, menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Hal itu memicu perbedaan dan munculnya kelompok pendukung, serta kelompok yang tidak sepenuhnya mendukung atas program tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Owner Bawang Mas Center (BMC) Pamekasan, KRT. H. Khairul Umam Handinagoro, angkat bicara.
Menurut H. Her pada dasarnya, program MBG merupakan program yang sangat strategis yang dilakukan pemerintah dalam membantu masyarakat bawah, utamanya bagi masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan dalam kesehariannya.
Karena itu, ia mendukung penuh program yang telah dijalankan pemerintah pusat, serta meminta untuk memaksimalkan penerapan program yang terjadi di lapangan.
“Menurut saya, program tersebut baik dan kita harus dukung program pemerintah itu,” ungkapnya, Jumat (27/2/2026).
H. Her menambahkan, bagi sebagian kalangan yang tidak setuju dengan program MBG pemerintah, perlu untuk melihat lebih dalam kebutuhan masyarakat akar rumput.
“Bagi saya, yang tidak setuju dengan program pemerintah yaitu MBG perlu di periksa kejiwaannya, biar mereka tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat bawah, jangan hanya melongo ke atas terus. Kita juga perlu memikirkan masyarakat yang susah untuk mendapatkan makan,” tambahnya.
Kemudian, mengenai beberapa temuan menu makanan pada program MBG yang terjadi di lapangan, seperti kondisi tidak layak konsumsi, baik busuk hingga berulat di sejumlah daerah. H. Her menilai bahwa persoalan tersebut bukan terletak pada program yang dijalankan, melainkan pada petugas pengelola yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.
Karena menurutnya, setiap petugas telah mendapatkan fee sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu dilihat berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Rp 10 ribu untuk makanan, Rp 3 ribu untuk operasional karyawan dan kebutuhan pendukung, serta Rp 2 ribu untuk fee dan perawatan.
“Terkait temuan di lapangan, itu merupakan pola kerja pengelola MBG yang kurang ajar dan tidak amanah. Padahal pengelola MBG telah di siapkan fee. Jadi ketika petugas pengelola MBG masih mengurangi nominal yang di khususkan untuk makanan, maka petugas itu yang kurang ajar,” jelasnya.
H. Her menegaskan, ke depan, pemerintah perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk memaksimalkan jalannya program MBG yang lebih positif.
Berdasarkan pengalaman dan pengamatannya, ia menyebut bahwa program MBG yang relatif lebih tertib sesuai dengan ketentuan dan amanah, yaitu MBG yang dijalankan oleh Polri
“Selama ini, berdasarkan pengalaman saya, MBG yang paling amanah di lapangan merupakan MBG Yang dikelola oleh polri,” pungkasnya. (Farid/Rosyi)
