Scroll untuk melanjutkan membaca
Artikel

Madura di Antara Etika Sosial, Agnotologi, dan Bayang-bayang Birokrasi Kroni

Avatar
×

Madura di Antara Etika Sosial, Agnotologi, dan Bayang-bayang Birokrasi Kroni

Sebarkan artikel ini
Kurdi Born, (Foto/Dok terukur.id, disempurnakan AI)

Ada kegelisahan yang semakin sering terdengar dalam percakapan sosial di Madura: bahwa nilai-nilai etika lokal yang dulu menjadi penopang kehidupan masyarakat perlahan terasa terasingkan, bahkan mulai luntur di tengah arus kekuasaan, birokrasi, dan narasi pengetahuan yang tidak selalu jernih. Ini bukan sekadar keluhan kultural, tetapi gejala sosial yang patut dibaca secara serius.

Madura sejak lama dikenal dengan etika sosial yang kuat: kejujuran, harga diri, solidaritas, dan keteguhan dalam menjaga kehormatan. Nilai-nilai ini bukan sekadar simbol budaya, tetapi menjadi mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul persepsi bahwa etika tersebut mulai mengalami tekanan, bukan hanya dari perubahan zaman, tetapi juga dari cara pengetahuan dan kekuasaan bekerja.

Di sinilah istilah agnotologi menjadi relevan: studi tentang bagaimana ketidaktahuan bisa diproduksi secara sistematis. Dalam konteks sosial, agnotologi tidak selalu hadir dalam bentuk kebohongan langsung, tetapi melalui distorsi informasi, narasi yang bias, atau pembentukan opini yang mengaburkan realitas. Ketika informasi tidak lagi menjadi ruang pencerahan, tetapi justru menjadi alat pembingkaian kepentingan, maka masyarakat perlahan kehilangan kemampuan untuk membedakan antara yang benar-benar berpihak pada publik dan yang hanya tampak berpihak.

BACA JUGA :  Jurusan Kuliah dengan Gaji Tinggi, Berikut Daftar Lengkapnya

Dalam situasi seperti ini, etika sosial Madura berada dalam posisi rentan. Nilai-nilai yang dulu hidup dalam interaksi langsung masyarakat kini berhadapan dengan sistem informasi yang lebih kompleks, sering kali tidak transparan, dan tidak selalu bisa dikendalikan oleh masyarakat lokal.

Di sisi lain, birokrasi yang seharusnya menjadi instrumen pelayanan publik sering kali dipersepsikan tidak sepenuhnya steril dari kepentingan. Ketika akses terhadap kebijakan, sumber daya, atau peluang ekonomi terasa bergantung pada kedekatan, jaringan, atau “orang dalam”, maka muncul apa yang sering disebut sebagai gejala kronisme. Dalam kondisi ini, meritokrasi menjadi kabur, dan kepercayaan publik perlahan terkikis.

BACA JUGA :  Tidak Banyak Tahu, Ini Manfaat Air Cucian Beras untuk Tanaman

Kombinasi antara distorsi informasi (agnotologi), birokrasi yang tidak sepenuhnya transparan, serta praktik-praktik kedekatan kekuasaan, menciptakan ruang yang membuat masyarakat merasa terasing dari sistem yang seharusnya mereka miliki bersama.

Namun, penting untuk tidak jatuh pada kesimpulan bahwa Madura kehilangan etikanya secara total. Yang lebih tepat adalah melihatnya sebagai “ketegangan antara nilai lama dan struktur baru”. Etika tidak hilang, tetapi sedang diuji. Ia berhadapan dengan sistem yang jauh lebih kompleks daripada sebelumnya.

Justru di titik ini, muncul pertanyaan penting: bagaimana Madura merespons perubahan ini?

Apakah nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian moral, dan solidaritas sosial masih mampu menjadi kompas dalam menghadapi sistem yang semakin teknokratis dan birokratis? Ataukah nilai tersebut akan tergeser menjadi sekadar simbol yang dirayakan dalam budaya, tetapi tidak lagi menjadi pedoman dalam praktik sosial sehari-hari?

Krisis yang sering disebut sebagai “terasingnya etika” sebenarnya bisa dibaca sebagai panggilan untuk melakukan konsolidasi moral dan sosial. Bukan dengan menolak modernitas, tetapi dengan memastikan bahwa modernitas tidak menghapus akar nilai yang telah lama menjadi identitas.

BACA JUGA :  7 Tahapan Wajib Setelah Lolos SNBP 2026, Jangan Sampai Terlewat!

Di tengah arus birokrasi dan kepentingan, masyarakat Madura masih memiliki modal sosial yang kuat. Modal itu bisa menjadi penyeimbang jika dikelola dengan kesadaran kolektif, transparansi, dan keberanian untuk menolak praktik yang merugikan kepentingan publik.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya soal kebijakan atau birokrasi, tetapi juga soal arah peradaban lokal. Apakah Madura akan menjadi ruang yang semakin asing bagi etika yang dulu ia banggakan, atau justru mampu merekonstruksi nilai tersebut agar relevan dengan zaman baru?

Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya ada pada pemerintah atau birokrasi, tetapi pada seluruh elemen masyarakat yang masih percaya bahwa etika bukan sekadar warisan, melainkan fondasi masa depan.

Oleh : Moh. Kurdi, Jurnalis Terukur.id.
IMG-20260504-WA0013
previous arrow
next arrow