Pamekasan – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan (DKPPP) Kabupaten Pamekasan dinilai mangkir dari audiensi dengan Jaringan Kawal Pamekasan (JKP), Rabu (07/10/2026).
Audiensi yang telah dijadwalkan dan disurati secara resmi sejak Jumat lalu itu tak dihadiri Kepala DKPPP Pamekasan. Puluhan massa yang datang membawa sejumlah tuntutan dugaan penyimpangan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) hanya ditemui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sapras), Tidar.
Sikap dinas tersebut membuat kecewa berat peserta audiensi.
“Kami datang dengan surat resmi, dengan prosedur. Tapi yang punya kewenangan tidak hadir. Kami sangat kecewa dinas mangkir,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) JKP, Ahmadi Ghofur, di depan Kantor DKPPP Pamekasan.
Ahmadi menyebut audiensi ini sangat penting untuk mengklarifikasi dugaan penyimpangan bantuan alsintan, pupuk, dan bibit di sejumlah kecamatan, seperti Batu Marmar, Waru, dan Pasean.
Karena tak ditemui pejabat berwenang, JKP menilai dinas tidak serius dan terkesan menghindar dari persoalan petani.
“Kalau begini caranya, bagaimana mau ada transparansi? Kami tanya soal data penerima traktor 2022-2026, soal poktan fiktif, soal pungli 5 persen proyek APBN, siapa yang bisa jawab kalau Kadisnya tidak ada?” tegasnya.
Menurut JKP, sejumlah dugaan penyimpangan yang ingin diklarifikasi meliputi data penerima traktor roda empat periode 2022-2026, dugaan kelompok tani (poktan) fiktif, hingga dugaan pungutan liar (pungli) 5 persen pada proyek APBN.
Kekecewaan tersebut berbuntut ancaman aksi yang lebih besar. JKP memastikan akan menggelar demonstrasi dengan mengerahkan petani dari 13 kecamatan di Pamekasan.
“Kami akan turun lagi dengan massa lebih besar. Dan kami akan bawa masalah ini ke Inspektorat, Kejari, Ombudsman Jatim, sampai ke Kementan RI,” ancam Ahmadi.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DKPPP Pamekasan belum memberikan keterangan meski telah beberapa kali dikonfirmasi melalui telepon seluler maupun WhatsApp terkait alasan tidak hadir dalam audiensi tersebut. (KB/Rosy)
