Pamekasan – Aktivis perempuan dan anak Pamekasan, Maghfiroh, menilai langkah larangan berjualan di area Monumen Arek Lancor sebagai langkah yang tepat dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
Namun begitu, Magfiroh juga menekankan pentingnya dialog antara pedagang kaki lima (PKL) dengan pemerintah daerah dalam mencari solusi terbaik terkait penataan dan penempatan PKL di kawasan Arek Lancor.
Maghfiroh menyatakan bahwa pemerintah sudah tepat telah mengambil kebijakan yang melarang aktivitas PKL kembali berjualan di sekitar Monumen Arek Lancor Pamekasan.
Pasalnya, berdasarkan pengalaman dan pengawasan aktivitas PKL sebelumnya, ada sejumlah persoalan yang perlu dikaji ulang, diantaranya menimbulkan kemacetan, termasuk saat mau akses ibadah di masjid Jamik, serta mengganggu pemandangan monomen Pamekasan.
“Saat PKL berjualan di area Arlan, ada beberapa persoalan diantaranya sering menimbulkan kemacetan, terutama saat jam pulang kerja dan waktu ibadah. Selain itu juga mengganggu pemandangan monumen kita,”ungkapnya, Rabu (29/10/2025).
Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah juga berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Pamekasan, sebab sampai saat ini lokasi tersebut banyak dikunjungi anak, baik saat sekolah ataupun sedang mencari hiburan di lokasi itu.
“Disana juga bisa dijadikan lokasi ramah anak, keluarga saat mencari hiburan, santai dan sejenisnya,”tambahnya.
Meski demikian, Maghfiroh menilai perlunya kehadiran pemerintah agar dalam menyiapkan lokasi alternatif yang layak dan ramai pembeli agar para PKL tetap bisa beraktivitas tanpa mengganggu ketertiban umum.
Ia juga menyoroti pemanfaatan Food Colony yang selama ini telah disediakan oleh pemerintah. Menurutnya, tempat tersebut terbukti ramai dikunjungi masyarakat saat ada kegiatan atau event tertentu.
Oleh karena itu, pemerintah juga dinilai penting mengevaluasi keberadaan lokasi yang telah disediakan.
“Kalau pun tetap ingin berjualan di sekitar monumen, sebaiknya pemerintah menentukan lokasi khusus, misalnya di sisi tertentu di monomen, agar PKL tidak berjualan sembarangan,” ujarnya.
Maghfiroh mengimbau agar para PKL, melalui komunitas atau paguyuban mereka, agar aktif berdialog dan bekerja sama dengan pemerintah untuk membahas solusi penempatan yang saling menguntungkan.
“Kalau lokasi baru sepi, perlu dibicarakan bersama apa langkah yang bisa dilakukan agar tempat itu ramai pembeli. Intinya, harus ada komunikasi dua arah antara PKL dan pemerintah,” pungkasnya. (farid/rosyi)
