Scroll untuk melanjutkan membaca
AdvetorialBeritaPembangunanPemerintahan

DPRD dan Pemkab Pamekasan Sahkan Nota Kesepakatan KUA PPAS P-APBD 2025

Avatar
×

DPRD dan Pemkab Pamekasan Sahkan Nota Kesepakatan KUA PPAS P-APBD 2025

Sebarkan artikel ini
SAH: DPRD dan Pemkab Pamekasan sahkan draf KUA PPAS P-APBD tahun anggaran 2025, Senin (15/9/25).

Pamekasan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, resmi menandatangani nota kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025, Senin (15/9/2025).

Penandatanganan KUA PPAS di ruang rapat paripurna DPRD Pamekasan itu, dilakukan Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman didampingi Wakil Bupati Pamekasan H. Sukriyanto, bersama Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur didampingi Wakil Ketua DPRD Pamekasan.

Scroll untuk melanjutkan membaca
Scroll untuk melanjutkan membaca

Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur mengatakan, dalam nota kesepakatan yang ditandatangani, sejumlah program pembangunan fisik, seperti jaringan irigasi dan peningkatan jalan mengalami pengurangan anggaran hingga mencapai Rp26 miliar akibat sumber dana APBN tidak tersedia.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Pamekasan Tekankan Pentingnya Sinkronisasi RPJMD dengan Visi Bupati

Selain itu, terdapat penganggaran kembali pembangunan gedung dan pembelian mesin. Hal ini akibat gagal bayar dan gagal lelang di tahun 2024 sehingga dialihkan ke tahun anggaran 2025.

“Kita harus hati-hati dalam penggaran, sehingga tidak mungkin menganggarkan jika dananya tidak ada takut terjadi defisit anggaran di tahun yang akan datang,” ungkapnya, Senin (15/9/25)

BACA JUGA :  DPRD Pamekasan Rekomendasikan 5 Poin Strategis untuk RPJMD 2025-2029

Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menegaskan, KUA-PPAS disusun untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap program daerah.

Meski berada dalam tekanan efisiensi anggaran, Kholilurrahman menegaskan pemerintah daerah tetap menjadikan sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan.

BACA JUGA :  Terkendala Partisipasi Desa, Disdukcapil Pamekasan Akui Program SIP Pak Kades Belum Merata

“Instruksi efisiensi dari pusat menjadi acuan kami untuk memastikan penganggaran lebih tepat sasaran,” pungkasnya. (farid/rosyi)

IMG-20260406-WA0021
previous arrow
next arrow