Pembangunan ekonomi Madura menghadapi persoalan struktural yang tidak sederhana. Di satu sisi, Madura memiliki sumber daya alam, tenaga kerja, potensi pertanian, perikanan, garam, tembakau, serta berbagai produk industri kecil dan menengah yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi regional. Di sisi lain, proses transformasi ekonomi menuju wilayah yang lebih industrial, produktif, dan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas masih membutuhkan percepatan. Dalam konteks tersebut, keberlanjutan pembangunan pabrik di Kabupaten Bangkalan menjadi isu penting untuk dibicarakan secara terbuka, rasional, dan akademik. Persoalannya bukan semata-mata mengenai berdiri atau tidak berdirinya sebuah pabrik, melainkan tentang bagaimana Madura membangun masa depan ekonomi melalui investasi produktif, penciptaan kesempatan kerja, penguatan rantai nilai, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika suatu rencana pembangunan industri mengalami penundaan akibat pernyataan, keberatan, atau polemik yang berkembang di tengah masyarakat, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui mekanisme dialog, kajian ilmiah, dan kepastian hukum. Keberatan masyarakat merupakan bagian penting dari kehidupan demokratis, tetapi setiap keberatan juga perlu diperiksa berdasarkan substansi, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, pembangunan industri tidak boleh dipaksakan apabila belum memenuhi persyaratan lingkungan, tata ruang, keselamatan, perizinan, dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, persoalan utamanya adalah bagaimana menemukan titik temu antara kepentingan investasi dan kepentingan publik. Madura membutuhkan pembangunan yang berani, tetapi juga bertanggung jawab. Bangkalan membutuhkan industri yang produktif, tetapi industri tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Gagasan pokok yang perlu ditegaskan adalah bahwa kemajuan ekonomi Madura tidak harus menunggu terbentuknya Provinsi Madura. Pembangunan ekonomi dapat dimulai melalui kebijakan konkret pemerintah kabupaten dan provinsi, kerja sama dengan pemerintah pusat, investasi swasta, penguatan usaha lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menunggu perubahan status administratif bukanlah satu-satunya jalan menuju kesejahteraan. Yang lebih mendesak ialah memastikan bahwa potensi ekonomi yang sudah tersedia dapat diubah menjadi produksi, pendapatan, lapangan kerja, dan nilai tambah bagi masyarakat Madura.
1. Industrialisasi Sebagai Jalan Transformasi Ekonomi Madura
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, industrialisasi merupakan proses perubahan struktur ekonomi dari dominasi kegiatan primer menuju kegiatan produksi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Industrialisasi bukan sekadar membangun gedung pabrik, memasang mesin, dan mempekerjakan tenaga kerja. Lebih jauh, industrialisasi menciptakan hubungan ekonomi antara sektor pertanian, perikanan, perdagangan, transportasi, jasa, dan industri pengolahan. Teori perubahan struktural yang dikembangkan oleh Arthur Lewis (1954) menjelaskan pentingnya perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional dengan produktivitas relatif rendah menuju sektor modern yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Dalam konteks Madura, gagasan ini relevan karena sebagian kegiatan ekonomi masih bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan tradisional, usaha keluarga, dan pengolahan hasil alam dalam skala terbatas.
Madura tidak kekurangan potensi ekonomi. Persoalan utamanya adalah bagaimana potensi tersebut diolah menjadi kegiatan ekonomi produktif yang memberikan nilai tambah lebih besar. Tembakau, garam, hasil perikanan, hasil pertanian, batik, serta produk kerajinan dapat dikembangkan melalui industri pengolahan, pengemasan, distribusi, pemasaran digital, dan perluasan jaringan pasar. Sebagai contoh, hasil pertanian yang dijual dalam bentuk bahan mentah memberikan pendapatan kepada produsen sesuai harga pasar komoditas. Namun, apabila komoditas tersebut diolah menjadi produk jadi, dikemas secara profesional, memiliki standar mutu, dan dipasarkan dengan merek yang kuat, nilai ekonomi yang dihasilkan berpotensi meningkat. Prinsip yang sama berlaku bagi industri di Bangkalan. Keberadaan pabrik dapat menjadi pintu masuk untuk membangun ekosistem produksi baru. Akan tetapi, besarnya manfaat bergantung pada jenis industri, teknologi yang digunakan, jumlah tenaga kerja yang diserap, hubungan dengan pemasok lokal, serta kontribusinya terhadap penerimaan dan aktivitas ekonomi daerah. Karena itu, pembangunan pabrik tidak boleh dinilai hanya berdasarkan jumlah investasi yang diumumkan. Evaluasi harus mencakup seberapa besar nilai tambah yang tertinggal di Madura, seberapa banyak warga lokal memperoleh pekerjaan, dan seberapa jauh keberadaan industri mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Industrialisasi harus menjadi strategi transformasi ekonomi, bukan sekadar proyek fisik.
2. Data Ekonomi Bangkalan: Mengapa Industri Pengolahan Penting?
Data BPS Kabupaten Bangkalan, PDRB menurut lapangan usaha, 2025, atas dasar harga berlaku. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih memperlihatkan peranan besar sektor-sektor di luar industri pengolahan. Pada 2025, nilai PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebagai berikut.
PDRB Bangkalan menurut sektor pilihan
Tahun 2025 • Nilai nominal, bukan laju pertumbuhan
Pertanian, kehutanan, dan perikanan 6.511,25
Perdagangan besar dan eceran 5.989,65
Konstruksi 4.858,08
Pertambangan dan penggalian 4.357,86
Industri pengolahan 973,67
Satuan: miliar rupiah. Sektor dipilih untuk perbandingan; bukan keseluruhan komponen PDRB. Angka tersebut memperlihatkan bahwa nilai PDRB industri pengolahan sekitar Rp973,67 miliar, jauh di bawah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai sekitar Rp6,51 triliun. Perdagangan mencapai sekitar Rp5,99 triliun, sedangkan konstruksi mencapai Rp4,86 triliun. Perbandingan ini memberikan alasan kuat mengapa pengembangan industri pengolahan perlu mendapat perhatian lebih besar.
Bangkalan memiliki aktivitas ekonomi yang cukup beragam, tetapi peluang peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil produksi masih perlu diperkuat. Meskipun demikian, data tersebut harus dibaca secara tepat. Nilai PDRB sektoral tidak sama dengan jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, keuntungan usaha, ataupun laju pertumbuhan tahunan. Rendahnya nilai industri pengolahan dibandingkan sektor lain juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh investasi industri akan berhasil. Data itu menunjukkan adanya ruang strategis untuk memperkuat industri, bukan jaminan bahwa setiap proyek pabrik pasti menguntungkan. Persoalan berikutnya adalah ketenagakerjaan. Tabel BPS Provinsi Jawa Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bangkalan sebesar 5,31 persen pada 2025, dibandingkan tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar 3,88 persen. Angka tersebut memperkuat urgensi penciptaan kesempatan kerja produktif. Namun, pengangguran tidak dapat diselesaikan oleh satu pabrik saja. Solusinya memerlukan kombinasi investasi industri, penguatan UMKM, pendidikan vokasi, pengembangan kewirausahaan, dan perluasan kesempatan kerja pada berbagai sektor. Pabrik yang dirancang secara tepat dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas kesempatan tersebut. Apabila investasi berhenti terlalu lama tanpa penyelesaian persoalan yang jelas, daerah berisiko kehilangan momentum ekonomi, meskipun besarnya kerugian potensial harus dihitung berdasarkan data proyek, bukan diasumsikan begitu saja.
3. Penundaan Pabrik dan Risiko Hilangnya Momentum Investasi
Investasi memiliki dimensi waktu. Keputusan perusahaan untuk membangun fasilitas produksi biasanya mempertimbangkan ketersediaan lahan, biaya logistik, akses pasar, tenaga kerja, energi, perizinan, kepastian hukum, dan proyeksi permintaan. Ketika sebuah proyek menghadapi ketidakpastian berkepanjangan, investor dapat meninjau ulang jadwal pembangunan, meningkatkan cadangan biaya, mengurangi skala proyek, atau mempertimbangkan lokasi alternatif. Akan tetapi, dampak tersebut tidak selalu terjadi dan perlu dibuktikan melalui informasi konkret dari perusahaan terkait. Dalam teori investasi, ketidakpastian dapat meningkatkan nilai pilihan untuk menunda keputusan yang membutuhkan biaya besar dan sulit dibalik. Dixit dan Pindyck (1994) menjelaskan bahwa ketidakpastian dan sifat tidak dapat dibatalkan dari suatu investasi memengaruhi keputusan mengenai kapan investasi dilaksanakan. Dalam konteks Bangkalan, implikasinya jelas: pemerintah daerah perlu mencegah ketidakpastian yang tidak perlu melalui komunikasi publik, transparansi dokumen, kepastian prosedur, serta penyelesaian keberatan secara terukur.Namun, tidak semua penundaan merupakan hambatan yang tidak produktif. Penundaan untuk memperbaiki dokumen lingkungan, menyelesaikan sengketa lahan, memperbaiki desain pengelolaan limbah, atau memenuhi ketentuan keselamatan justru dapat mengurangi risiko sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Karena itu, harus dibedakan tiga keadaan.
Penundaan administratif, ketika dokumen atau persyaratan belum lengkap dan membutuhkan penyelesaian yang jelas.
Penundaan substantif, ketika terdapat persoalan nyata mengenai lingkungan, tata ruang, keselamatan, atau hak masyarakat yang perlu diperiksa.
Penundaan akibat ketidakpastian komunikasi, ketika informasi tidak memadai, isu berkembang tanpa klarifikasi, atau para pihak tidak memiliki mekanisme dialog yang efektif.
Masing-masing membutuhkan penyelesaian yang berbeda. Penundaan administratif membutuhkan kepastian tahapan dan tenggat. Penundaan substantif membutuhkan kajian serta tindakan korektif. Adapun persoalan komunikasi membutuhkan keterbukaan informasi dan mediasi. Dengan pendekatan tersebut, kepentingan pembangunan tetap diperjuangkan tanpa mengabaikan hak warga. Tujuannya bukan memaksa pabrik beroperasi secepat mungkin dalam kondisi apa pun, melainkan memastikan bahwa proyek yang memenuhi persyaratan dapat berjalan tanpa hambatan yang tidak proporsional, sementara persoalan yang sah diselesaikan secara transparan.
4. Pernyataan Kelompok Masyarakat dan Demokrasi Ekonomi
Dalam masyarakat demokratis, kelompok masyarakat memiliki hak menyampaikan pendapat, mengawasi kebijakan, mengkritik investor, serta mengajukan keberatan atas proyek yang dianggap berpotensi merugikan kepentingan publik. Partisipasi tersebut merupakan unsur penting dalam tata kelola pembangunan. Karena itu, pernyataan atau keberatan suatu kelompok tidak semestinya langsung dianggap sebagai penghambat pembangunan. Substansi pernyataan tersebut perlu diperiksa: apakah menyangkut lingkungan, tata ruang, tenaga kerja, dampak sosial, transparansi, atau persoalan lain yang memang relevan? Sebaliknya, pernyataan publik juga tidak seharusnya menjadi dasar tunggal untuk menghentikan atau menunda investasi tanpa pemeriksaan fakta dan prosedur yang jelas. Keputusan mengenai proyek industri harus didasarkan pada ketentuan hukum, kewenangan instansi terkait, bukti teknis, serta mekanisme keberatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah pemerintah daerah memegang peran penting sebagai fasilitator dan pengambil keputusan sesuai kewenangannya. Pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika polemik berkembang, tetapi perlu menyediakan forum yang mempertemukan investor, warga, pemerintah desa, organisasi masyarakat, akademisi, dan instansi teknis.
Forum tersebut harus menjawab pertanyaan konkret:
Apa manfaat ekonomi yang dijanjikan oleh proyek?
Berapa kebutuhan tenaga kerja pada tahap konstruksi dan operasi?
Apakah persyaratan lingkungan dan tata ruang telah dipenuhi?
Apa dampak yang mungkin muncul terhadap air, udara, lalu lintas, dan aktivitas ekonomi warga?
Bagaimana mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa?
Apa komitmen perusahaan terhadap tenaga kerja dan pemasok lokal?
Dengan cara itu, perdebatan tidak berhenti pada dukungan atau penolakan secara emosional. Masyarakat mendapatkan informasi untuk menilai proyek,sedangkan investor memperoleh kepastian mengenai proses yang harus dipenuhi. Demokrasi ekonomi bukan berarti semua investasi harus diterima tanpa kritik. Demokrasi ekonomi juga bukan berarti setiap proyek dapat tertahan tanpa batas hanya karena polemik. Prinsip yang lebih tepat adalah bahwa kepentingan pembangunan dan hak masyarakat harus dipertemukan melalui bukti, dialog, dan hukum.
5. Madura Tidak Harus Menunggu Menjadi Provinsi
Salah satu persoalan dalam diskursus pembangunan Madura adalah kecenderungan menghubungkan kemajuan ekonomi dengan perubahan status administratif menjadi provinsi. Pembentukan Provinsi Madura dapat menjadi aspirasi politik dan administratif yang diperdebatkan melalui kajian akademik, tetapi industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan tidak harus menunggu keputusan tersebut. Secara ekonomi, pembangunan daerah dapat berlangsung dalam kerangka pemerintahan yang berlaku sekarang. Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjalankan program pembangunan daerah, memperkuat layanan publik, mendukung UMKM, dan mendorong investasi sesuai kewenangan Pemerintah.
Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat juga mempunyai peran dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, industri, dan konektivitas wilayah. Artinya, terdapat ruang untuk bertindak sekarang. Bangkalan dapat mengembangkan kawasan industri sesuai tata ruang, memperbaiki akses transportasi, memperkuat pendidikan vokasi, dan memfasilitasi investasi. Pamekasan dapat mengembangkan industri batik dan produk kreatif. Sampang dapat memperkuat pengolahan hasil pertanian, garam, dan perikanan sesuai potensi serta kelayakan usahanya. Sumenep dapat meningkatkan nilai tambah hasil kelautan, pertanian, dan produk unggulan daerah. Apabila keempat kabupaten tersebut mampu membangun keterkaitan ekonomi, Madura dapat berkembang sebagai satu kesatuan ekonomi regional tanpa harus menunggu perubahan status pemerintahan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep regional economic development, yakni pembangunan wilayah melalui pemanfaatan keunggulan lokal, investasi, konektivitas, pengembangan tenaga kerja, dan kerja sama antardaerah. Pembangunan tidak harus dimulai dengan membentuk institusi administratif baru. Pembangunan dapat dimulai dengan memperbaiki institusi yang telah ada, meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat koordinasi, dan memastikan anggaran publik menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur. Madura tidak boleh terjebak dalam perdebatan tentang apa yang mungkin terjadi pada masa depan, sementara peluang ekonomi yang tersedia hari ini tidak dimanfaatkan secara optimal.
6. Pabrik Harus Memberikan Manfaat bagi Masyarakat Lokal
Dukungan terhadap pembangunan industri harus disertai tuntutan agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Sebuah pabrik tidak cukup dinilai dari besarnya modal yang ditanamkan atau kemegahan bangunannya. Ada sedikitnya lima indikator yang perlu diperhatikan. Pertama, penciptaan lapangan kerja. Perusahaan perlu menjelaskan kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi jabatan, dan peluang bagi penduduk lokal. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelatihan agar warga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kedua, peningkatan keterampilan. Industri modern membutuhkan tenaga kerja yang menguasai teknologi, keselamatan kerja, pengendalian mutu, pemeliharaan mesin, dan administrasi produksi. Kolaborasi antara perusahaan, SMK, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, kemitraan dengan UMKM. Pabrik dapat membuka peluang usaha bagi pemasok bahan baku, penyedia makanan, transportasi, jasa kebersihan, pengemasan, pemeliharaan, dan berbagai layanan penunjang. Kemitraan tersebut perlu dirancang berdasarkan kebutuhan riil perusahaan dan kemampuan usaha lokal. Keempat, kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Aktivitas industri dapat meningkatkan transaksi ekonomi dan menciptakan permintaan terhadap barang serta jasa. Namun, besarnya dampak lokal akan bergantung pada struktur biaya, asal bahan baku, lokasi pemasok, kepemilikan usaha, dan pola distribusi pendapatan. Kelima, perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Industri harus memenuhi standar yang berlaku, mengelola limbah, mengendalikan emisi, dan menjalankan prosedur keselamatan. Dampak negatif yang tidak dikelola dapat mengurangi manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian, dukungan terhadap investasi seharusnya bukan cek kosong bagi perusahaan. Sebaliknya, dukungan tersebut harus menjadi bagian dari kontrak sosial pembangunan: perusahaan memperoleh kepastian dan kesempatan berusaha sesuai hukum, sedangkan masyarakat memperoleh perlindungan, kesempatan kerja, serta peluang peningkatan kesejahteraan.
7. PeranPemerintah: Jangan Hanya Menonton Polemik
Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa setiap persoalan pembangunan industri ditangani berdasarkan data dan prosedur yang jelas. Dalam kerangka kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan perizinan melalui sistem terintegrasi dan pendekatan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Bagi pemerintah daerah, implikasinya adalah perlunya pelayanan perizinan yang konsisten, transparan, dan sesuai pembagian kewenangan. Kepastian prosedur penting bagi investor, tetapi kepastian tersebut harus berjalan bersama pemenuhan persyaratan dasar dan kewajiban usaha. Pemerintah dapat melakukan beberapa langkah strategis.
Membuka informasi proyek secara proporsional. Masyarakat perlu mengetahui jenis kegiatan industri, status perizinan, potensi dampak, dan mekanisme pengaduan tanpa mengabaikan informasi yang secara hukum dilindungi.
Menyelenggarakan dialog multipihak. Investor, masyarakat, pemerintah desa, akademisi, dan instansi teknis perlu memiliki ruang komunikasi yang terstruktur.
Menetapkan peta jalan penyelesaian masalah. Setiap persoalan harus mempunyai penanggung jawab, tahapan tindak lanjut, dan target penyelesaian yang realistis.
Memperkuat pengawasan. Pemenuhan komitmen perusahaan perlu dievaluasi secara berkala, termasuk aspek lingkungan, keselamatan, dan ketenagakerjaan.
Mengukur manfaat ekonomi. Pemerintah perlu memantau penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan UMKM, nilai investasi yang benar-benar terealisasi, dan dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga perlu membedakan kewenangan politik, administratif, dan teknis. Pernyataan seorang pejabat atau kelompok masyarakat tidak otomatis menggantikan keputusan formal instansi yang berwenang. Sebaliknya, keputusan formal pun harus dapat dijelaskan dasar hukum dan pertimbangan teknisnya. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar seberapa cepat pabrik dibangun, melainkan seberapa baik pemerintah memastikan bahwa investasi berlangsung sesuai hukum dan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
8. Strategi Membangun Ekosistem Industri Madura
Agar pembangunan pabrik di Bangkalan tidak menjadi proyek yang berdiri sendiri, pemerintah perlu menyusun strategi industrialisasi yang terhubung dengan potensi ekonomi empat kabupaten di Madura.
Peta jalan industrialisasi Madura
Tahap 1 — Kepastian dan penyelesaian persoalan
Verifikasi perizinan, tata ruang, status lahan, kelayakan ekonomi, persyaratan lingkungan, dan keberatan masyarakat.
Tahap 2 — Pembangunan kapasitas lokal
Siapkan tenaga kerja, pelatihan vokasi, akses logistik, pemasok lokal, dan kemitraan dengan UMKM.
Tahap 3 — Penguatan rantai nilai
Hubungkan industri dengan pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan pengolahan produk lokal sesuai kebutuhan pasar.
Tahap 4 — Perluasan pasar dan investasi
Bangun konektivitas antardaerah, dorong inovasi teknologi, dan tarik investasi lanjutan berdasarkan keunggulan wilayah.
Tahap 5 — Evaluasi manfaat publik
Ukur penyerapan kerja, produktivitas, pertumbuhan usaha lokal, kepatuhan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan.
Strategi tersebut perlu disesuaikan dengan jenis pabrik yang benar-benar direncanakan di Bangkalan. Tanpa informasi tentang sektor industri, kapasitas produksi, nilai investasi, dan kebutuhan tenaga kerja, manfaat spesifik suatu proyek belum dapat dihitung secara akurat. Namun, prinsip kebijakannya jelas: investasi perlu dihubungkan dengan kapasitas ekonomi lokal agar dampaknya tidak berhenti pada kegiatan produksi di dalam kawasan perusahaan.
9.SaatnyaMadura Bergerak
Madura membutuhkan keberanian untuk mengubah struktur ekonominya. Potensi wilayah tidak akan otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tidak didukung oleh investasi, inovasi, pendidikan, infrastruktur, dan tata kelola yang baik. Pembangunan pabrik di Bangkalan menjadi bagian dari perdebatan yang lebih besar mengenai masa depan industrialisasi Madura. Apabila proyek tersebut layak secara ekonomi, memenuhi persyaratan hukum, dan dapat mengelola dampak sosial serta lingkungan secara bertanggung jawab, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mengupayakan agar pelaksanaannya tidak tertunda oleh persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog dan koordinasi. Sebaliknya, apabila terdapat persoalan mendasar, penyelesaiannya harus dilakukan berdasarkan bukti dan aturan, bukan melalui tekanan politik maupun keputusan yang mengabaikan kepentingan masyarakat. Pembangunan yang baik tidak mempertentangkan investasi dengan kepentingan warga. Pembangunan yang baik menjadikan investasi sebagai sarana untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan, memperkuat UMKM, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Madura juga tidak perlu menunggu perubahan status menjadi provinsi untuk memulai transformasi tersebut. Kerja sama antarkabupaten, dukungan pemerintah provinsi, kebijakan pemerintah pusat, dan keterlibatan dunia usaha dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi yang lebih produktif.
Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah siapa yang mendukung atau menolak sebuah pabrik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah keputusan yang diambil hari ini membawa Madura lebih dekat pada ekonomi yang produktif, adil, dan berkelanjutan? Jika jawabannya ya, seluruh pihak harus bekerja untuk mewujudkannya melalui langkah yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bangkalan membutuhkan investasi yang memberikan manfaat. Madura membutuhkan industri yang memperkuat ekonomi lokal.
Masyarakat membutuhkan pekerjaan, pendapatan, dan lingkungan yang terlindungi. Masa depan tersebut tidak akan datang hanya melalui perdebatan, dan tidak pula terwujud hanya dengan mendirikan pabrik. Masa depan Madura memerlukan perpaduan antara keberanian berinvestasi, ketegasan pemerintah, pengawasan masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum. Madura tak akan maju dengan menunggu. Bangkalan harus bergerak, investasi harus dipastikan manfaatnya, dan setiap polemik harus diselesaikan secara rasional agar masa depan ekonomi tidak dikorbankan oleh ketidakpastian yang berkepanjangan.
Oleh: Dr. Achmarul Fajar, SE.,MM. CELM, Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Madura, Ketua: Center Of Research, Innovation and Development (CRISDA) Madura
