Pamekasan – Sikap tidak transparan ditunjukkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pamekasan, Basri Yulianto, terkait program revitalisasi puluhan sekolah dengan anggaran miliaran rupiah.
Saat dikonfirmasi mengenai jumlah pasti sekolah yang mendapat bantuan revitalisasi dan progresnya, Basri justru berkelit dan enggan memberikan data. Padahal, informasi tersebut merupakan hak publik.
“Kalau negeri, insyaallah 40 kayaknya. Lain yang swasta, karena kita juga merekomendasi yang swasta,” kata Basri dengan nada tidak pasti, Selasa (23/9/2026).
Ironisnya, ketika didesak angka yang lebih konkret, pejabat yang seharusnya paling tahu data pendidikan di Pamekasan ini justru menolak menjawab.
“Saya… kalau sama saya jangan tanya datanya itu berapa,” dalihnya.
Pernyataan tersebut sontak menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang Kepala Dinas tidak mengetahui secara pasti jumlah sekolah yang sedang direvitalisasi di bawah kewenangannya sendiri? Atau sengaja merahasiakan?
Basri hanya beralasan program itu berjalan bertahap, dengan dalih yang penting realisasi optimal.
“Yang penting realisasinya sudah optimal, karena kan begitu bertahap, bukan sekaligus,” ujarnya, tanpa merinci sekolah mana saja yang sudah 90 persen dan mana yang masih 60 persen.
Padahal, revitalisasi mencakup jenjang vital: PAUD, SD, hingga SMP. Ia sendiri menyebut beberapa nama seperti SDN Tamberu 2, Tanjung 1 Pademawu, serta sekolah di Kecamatan Proppo seperti Toket dan Pangtonggal. Namun lagi-lagi, tanpa rincian anggaran, volume pekerjaan, dan progres yang jelas.
“Untuk pekerjaan fisik sesuai tahapannya. Yang tahap satu sudah hampir 90 persen,” klaimnya sepihak.
Alasan monitoring dan evaluasi (monev) oleh tim fasilitator kementerian pun ia lempar, seolah itu cukup untuk menutupi kewajiban transparansi kepada publik Pamekasan.
Sikap tertutup ini jelas mencederai prinsip akuntabilitas. Program revitalisasi dibiayai uang negara, bukan uang pribadi. Publik berhak tahu berapa sekolah yang mendapatkan, berapa nilai anggarannya, dan sejauh mana progresnya, bukan jawaban “kayaknya” dan “jangan tanya data ke saya”.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun data resmi, daftar nama sekolah, maupun rincian persentase progres yang diserahkan Disdikbud Pamekasan. Basri justru melempar tanggung jawab ke bidang teknis di bawahnya.
Jika Kepala Dinas saja tidak berani membuka data, lalu kepada siapa publik harus bertanya soal kualitas pendidikan di Pamekasan? (KB/Rosy)
