Meningkatnya tuntutan mahasiswa di berbagai wilayah adalah fenomena protes muncul ketika terdapat kesenjangan antara kenyataan dan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan. Ketidakpuasan sosial dapat meningkat saat pertumbuhan ekonomi secara makro terlihat positif, tetapi masyarakat belum merasakan manfaatnya secara merata.Kondisi di Indonesia menunjukkan paradoks antara berbagai masalah ekonomi yang terus dihadapi masyarakat dan indikator makroekonomi yang relatif stabil.
Pertumbuhan Ekonomi Masih Positif
Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Inodnesia sebesar 5,11% pada tahun 2025, lebih tinggi dari tahun 2024 yaitu sebesar 5,03% . Pada tri wulan !-2026 pertumbuhan tahunan mencapai mencapai 5,61% .Perekonomian nasional terus berkembang, dan ini lebih baik daripada banyak negara berkembang lainnya, .Meskipun pertumbuhan ekonomi masih lebih dari 5%, sejumlah indikator menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan masih rendah. Laporan World Bank menyatakan bahwa meskipun pasar kerja Indonesia memiliki kemampuan untuk menerima sebagian besar tenaga kerja baru, sebagian besar pekerjaan yang diciptakan berada di sektor dengan nilai tambah rendah dan tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai kelas menengah. Bahkan, selama tahun 2018–2024, upah riil turun rata-rata 1,1% per tahun. Kondisi ini menjelaskan mengapa sebagian orang masih mengalami tekanan ekonomi meskipun pertumbuhan ekonomi nasional terus meningkat.
Menurut data ketenagakerjaan, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,46 juta orang pada Agustus 2025, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85%. Pertanyaan ini sangat penting bagi mahasiswa karena berkaitan langsung dengan prospek kerja mereka setelah lulus. Generasi muda mungkin lebih khawatir tentang masa depan keuangan mereka karena lebih sedikit lapangan kerja formal.
Tekanan Fiskal dan Daya Beli
Laporan World Bank, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan mencapai sekitar 5%, kurang dari target pemerintah. Word Bank juga menyoroti peningkatan tekanan fiskal karena kenaikan belanja negara dan beban subsidi energi yang meningkat sebagai akibat dari kenaikan harga minyak global. Ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, kemampuan negara untuk mempertahankan subsidi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas program kesejahteraan juga terpengaruh, kondisi ini menjadi akan menjadi sumber kritik bagi kelompok mahasiswa.
Mengapa Mahasiswa Bergerak?
Mahasiswa akan melakukan sosial control apabila:
- Biaya hidup meningkat,
- kesempatan kerja terbatas,
- daya beli masyarakat menurun,
- dan kebijakan publik dianggap tidak efektif.
Jadi, mahasiswa biasanya adalah kelompok pertama yang menyuarakan kritik dan meminta perubahan.gerakan mahasiswa biasanya menguat ketika terdapat isu ekonomi yang dirasakan luas oleh masyarakat dan mendapat perhatian publik.
Tuntutan Mahasiswa yang Mengemuka Saat Ini :
1. Menurunkan Harga BBM dan Kebutuhan Pokok
Mahasiswa melihat bahwa kenaikan harga BBM dapat menyebabkan biaya transportasi, distribusi, dan harga kebutuhan pokok naik, yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli masyarakat.
2. Menghentikan Pemborosan APBN
Mahasiswa menuntut agar anggaran negara dialokasikan untuk sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja daripada program yang dianggap tidak penting.
3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Karena program MBG dianggap membebani anggaran negara dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan tata kelolanya, beberapa mahasiswa meminta evaluasi atau bahkan penghentian program.
4. Menjaga Stabilitas Nilai Rupiah dan Ekonomi Nasional
Beberapa aksi mahasiswa menekankan pelemahan rupiah dan meminta pemerintah memperkuat fundamental ekonomi untuk menghindari pengaruh inflasi dan biaya hidup.
5. Kritik terhadap Militerisasi Ruang Sipil
Selain masalah ekonomi, mahasiswa menentang perluasan peran militer dalam masyarakat sipil, yang dianggap dapat merusak demokrasi.
Fundamental Ekonomi kuat, saat ini rupiah dan IHSG menguat, akankah tuntutan mahasiswa terus bergulir
Gerakan mahasiswa tidak dihentikan secara otomatis oleh penguatan rupiah dan IHSG. metrik pasar keuangan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi protes mahasiswa; persepsi masyarakat tentang kesejahteraan, keadilan sosial, kesempatan kerja, dan arah kebijakan pemerintah juga berperan. Kepercayaan pasar telah pulih dalam beberapa pekan terakhir. Peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia dan kembalinya modal asing mendorong rupiah kembali menguat ke kisaran Rp17.700–Rp17.900 per dolar AS. Setelah sempat mengalami koreksi tajam, IHSG mengalami pemulihan yang signifikan. Antara 8 dan 12 Juni 2026, IHSG tercatat menguat lebih dari 7% dan kembali berada di atas level psikologis 6.000. Menurut Bank Indonesia, kenaikan BI Rate menjadi 5,75% dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi tetap dalam target. Kebijakan stabilisasi telah menyebabkan kembalinya arus modal asing ke instrumen keuangan domestik. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia belum berada dalam kondisi krisis dari perspektif makroekonomi. Sistem keuangan masih beroperasi, inflasi agak terkendali, pasar modal telah pulih, dan pemerintah masih memiliki cukup dana untuk melanjutkan program prioritas.
Mengapa Tuntutan Mahasiswa Tetap Berpotensi Berlanjut?
Bukan hanya angka ekonomi yang menyebabkan protes, tetapi juga ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan masyarakat. Mahasiswa biasanya tidak melihat kurs rupiah atau IHSG sebagai ukuran kesejahteraan rakyat. Yang menjadi perhatian lebih besar adalah:
- harga BBM,
- harga kebutuhan pokok,
- kesempatan kerja,
- biaya pendidikan,
- daya beli masyarakat,
- dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Akibatnya, tuntutan mahasiswa dapat terus berlanjut sampai masalah yang mereka hadapi telah diselesaikan, terlepas dari perkembangan pasar keuangan. Secara akademis, ada perbedaan antara finansial ekonomi dan real ekonomi . Finansial Ekonomi diukur menggunakan: IHG, investasi, arus modal asing, obligasi, dan pasar keuangan, sedangkan real ekonomi, diukur menggunakan: pendapatan masyarakat, daya beli, tingkat pengangguran, kemiskinan, harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan rumah tangga. Investor lebih optimistis terhadap prospek ekonomi, seperti yang ditunjukkan oleh penguatan IHSG. Namun, mahasiswa biasanya lebih memperhatikan situasi ekonomi nyata yang dialami masyarakat.
Apakah Gerakan Mahasiswa Akan Melemah?
Pergerakan mahasiswa biasanya berkurang dan melemah jika: 1. Pemerintah menanggapi tuntutan dengan cepat.2. Kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, 3. harga kebutuhan pokok stabil, 4. lapangan kerja meningkat, 5.dan kondisi ekonomi riil masyarakat meningkat.
Sebaliknya, jika perbaikan hanya terjadi di pasar keuangan sementara masyarakat tetap di bawah tekanan ekonomi, gerakan mahasiswa akan lebih mungkin untuk terus berlanjut.
Penguatan rupiah dan IHSG secara akademik menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan kepercayaan investor mulai pulih. Namun, angka-angka ini tidak cukup untuk menyelesaikan semua tuntutan mahasiswa karena gerakan mahasiswa lebih banyak dipengaruhi oleh situasi ekonomi sebenarnya, persepsi keadilan sosial, kinerja kebijakan publik, dan kesejahteraan masyarakat umum. Oleh karena itu, meskipun rupiah dan IHSG terus menguat, tuntutan mahasiswa mungkin akan terus meningkat selama masalah yang menjadi substansi tuntutan, seperti harga BBM, biaya hidup, kesempatan kerja, dan prioritas anggaran negara, belum terjawab. Sebaliknya, sumber ketidakpuasan sosial akan berkurang seiring dengan peningkatan intensitas gerakan mahasiswa jika kekuatan ekonomi fundamental dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Solusi Jangka Pendek
Untuk mengatasi tuntutan mahasiswa dalam jangka pendek, tindakan represif tidak akan berhasil. Sebaliknya, solusi yang lebih baik adalah dialog yang terbuka, stabilitas harga kebutuhan pokok, peningkatan bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, transparansi kebijakan, dan evaluasi program yang menjadi perhatian publik. Langkah-langkah seperti ini dapat mengurangi ketidakpuasan masyarakat dan menanamkan kepercayaan bahwa pemerintah berusaha menyelesaikan masalah yang menjadi perhatian masyarakat dan siswa. Sementara itu, untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nasional dalam jangka panjang, kebijakan strategis seperti hilirisasi dan ekspor satu pintu tetap diperlukan.
Solusi Jangka Panjang
Upaya Pemerintah Untuk Menjaga Kedaulatan Ekonomi melalui Ekport Satu Pintu dan Hilirisasi Untuk memperkuat kedaulatan ekonominya, negara menggunakan kebijakan ekspor satu pintu dan hilirisasi industri untuk mengontrol sumber daya, proses produksi, distribusi, dan keuntungan ekonomi untuk kepentingan nasional. Dalam Sistem Ekonomi Politik Nasional, Friedrich List menekankan bahwa negara harus meningkatkan kapasitas industri domestiknya agar tidak bergantung pada negara lain sebagai pasar atau perantara perdagangan.
1. Hilirisasi sebagai Instrumen Fundamenta dan Kedaulatan Ekonomi
Hilirisasi adalah proses meningkatkan nilai tambah barang yang diproses di dalam negeri sebelum diekspor. Mengekspor produk setengah jadi atau produk jadi akan menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih besar daripada mengekspor bahan mentah.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa kekayaan alam menguntungkan masyarakat domestik lebih dari perusahaan atau negara lain. Secara akademik, hilirisasi adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dalam negeri. Dengan memastikan bahwa masyarakat Indonesia menikmati manfaat terbesar dari kekayaan alam, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor dan meningkatkan kedaulatan ekonomi negara. Hilirisasi adalah alat penting dalam transformasi ekonomi Indonesia dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara industri yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan. Ini dicapai melalui upaya pemerintah untuk meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri manufaktur, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, meningkatkan pendapatan masyarakat,
2. Ekspor Satu Pintu sebagai Penguatan Kendali Negara
Strategi ekspor satu pintu adalah pendekatan tata kelola perdagangan yang bertujuan untuk mempertahankan kendali negara atas arus ekspor komoditas strategis, meningkatkan efisiensi perdagangan, dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi kepentingan nasional. Dalam hal ekonomi politik dan kedaulatan ekonomi, kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap volume, harga, dan tujuan ekspor. Ini dapat mengurangi kebocoran devisa, praktik manipulasi perdagangan, dan meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, sistem ekspor satu pintu dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional karena negara memiliki data, koordinasi, dan kontrol yang lebih terintegrasi. Oleh karena itu, ekspor satu pintu tidak hanya membantu administrasi perdagangan tetapi juga memperkuat kedaulatan ekonomi, meningkatkan nilai sumber daya negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Hilirisasi dan ekspor satu pintu dapat dipandang sebagai solusi struktural untuk berbagai tuntutan ekonomi mahasiswa secara akademik. Ekspor satu pintu meningkatkan penerimaan negara, tata kelola perdagangan, dan transparansi, sedangkan hilirisasi menciptakan lapangan kerja, nilai tambah, dan industrialisasi di negara asalnya. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, kedua kebijakan ini merupakan bagian dari pendekatan kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, hilirisasi dan ekspor satu pintu dapat berfungsi sebagai solusi jangka panjang untuk masalah pekerjaan, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi nasional bagi mahasiswa jika diterapkan secara konsisten dan dengan pembagian keuntungan yang adil.
Oleh; Dr. ACHMARUL FAJAR, SE.,MM, CELM, Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Madura
