Scroll untuk melanjutkan membaca
Pemerintahan

Soroti Silpa yang Bernilai Fantastis, Sekretaris Komisi II : Jalan Pembangunan Tidak Terukur

Avatar
×

Soroti Silpa yang Bernilai Fantastis, Sekretaris Komisi II : Jalan Pembangunan Tidak Terukur

Sebarkan artikel ini
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, (Foto/Dok Terukur.id)

Pamekasan – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2025 mencapai Rp 172 Miliar. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Silpa tahun 2025 mningkat hingga 377,8 persen.

Hal itu memicu desakan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) terhadap pemerintah untuk segera merealisasikan program pada tahun 2026 ini. Sehingga Silpa tidak melebihi batas normal.

Scroll untuk melanjutkan membaca
Scroll untuk melanjutkan membaca

Tahun 2024 silam Silpa hanya mencapai Rp 36 Miliar dan mangalami peningkatan drastis pada tahun 2025 hingga berlipat-lipat.

BACA JUGA :  Pasca OTT Wamenaker Noel, Vispol Indonesia: Prabowo Butuh Loyalitas Tunggal!

Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, menyoroti hal itu. Ia menilai kondisi ini menggambarkan lemahnya perencanaan anggaran, sehingga serapan tidak maksimal yang berakibat pada tidak mampunya pemerintah menerjemahkan kebutuhan masyarakat luas.

“Jika Silpa meningkat hingga 377,8 persen, sementara realisasi pendapatan daerah rendah, proyek tertunda, itu menandakan banyak program tidak berjalan,” terangnya (29/1/2026).

BACA JUGA :  Tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur Tembus Rp2,6 M, Aktivis Jatim: Harusnya Bisa Sejahterakan Rakyat

Hal itu, kata dia merupakan kegagalan pemerintah dalam mendesain anggaran sejak awal. Sehingga bisa berdampak buruk pada proses pembangunan Pamekasan. “Dan hal ini jelas merugikan masyarakat,” imbuhnya.

Jika kejadian ini terus dibiarkan menurut dia Silpa tidak hanya sebatas angka, tetapi simbol kegagalan struktural dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tingginya Silpa kata dia juga menguatkam dugaan bawa pemerintah belum memiliki peta jalan pembangunan yang jelas dan terukur. Oleh sebab itu pemerintah diminta untuk segera melakukan evaluasi serius, sehingga hal ini tidak terus berulang.

BACA JUGA :  Resmi Dikukuhkan, Wabup Pamekasan Berharap DKP Jadi Penggerak Budaya dan Pariwisata Daerah

Ia juga berharap terhadap pemerintah untuk tidak terus menerus membuat alasa normatif untuk membenarkan tingginya Silpa. Misalnya seperti kehati-hatian dalam penggunaan anggaran atau bahkan efesiensi.

“Dalam situasi kebutuhan masyarakat yang mendesak, mendahan anggaran sama buruknya dengan pemborosan,” pungkasnya. (Rosy)

IMG-20260406-WA0021
previous arrow
next arrow