SAMPANG – Madura memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Mulai dari tembakau, garam, hingga minyak dan gas (migas). Namun, limpahan potensi tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan masih menjadi persoalan yang membayangi sebagian besar wilayah di Pulau Garam.
Kondisi itu menjadi fokus pembahasan dalam seminar bertajuk “Roadmap Kesejahteraan di Madura: Dari Transformasi Pendidikan hingga Pengembangan Potensi Daerah” yang digelar Visi Politik (Vispol) Indonesia di Hotel Bahagia, Sampang, Minggu (2/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, akademisi, pejabat daerah, tokoh politik, tokoh perempuan, pemuda, hingga kalangan petani.
Dua narasumber hadir dalam forum tersebut, yakni Direktur Vispol Indonesia Misbahul Munir Ali, serta penulis buku Merajut Mimpi Madura Provinsi, Prengki Wirananda. Keduanya membedah berbagai persoalan yang dinilai menjadi penyebab belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Madura.
Dalam paparannya, Misbahul Munir Ali menegaskan bahwa persoalan terbesar Madura bukan terletak pada minimnya sumber daya alam.
Menurutnya, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana potensi daerah yang melimpah itu mampu dikelola menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia memaparkan, angka kemiskinan di Kabupaten Sampang masih mencapai 20,6 persen.
Kondisi tersebut menjadikan Sampang sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Timur dan termasuk yang tertinggi di Indonesia.
Pemuda yang akrab disapa Misbah itu menyampaikan, kekayaan alam tidak akan memberikan dampak besar apabila tidak dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan harus menjadi fondasi utama agar masyarakat mampu mengelola potensi daerah menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
“Pendidikan menjadi fondasi utama. Masyarakat harus mampu mengenali, mengelola, sekaligus mengembangkan potensi daerahnya agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan Madura, terutama tembakau dan garam.
Selama ini, hasil produksi lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati daerah lain.
Sementara itu, Prengki Wirananda menilai penyusunan roadmap kesejahteraan Madura harus diawali dengan pemetaan potensi di masing-masing daerah.
Setelah itu, pemerintah perlu menghadirkan proyek-proyek strategis yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan diperkuat melalui pendidikan vokasi.
Menurutnya, salah satu persoalan yang masih menghambat hilirisasi tembakau adalah minimnya pemahaman petani mengenai standar kualitas hasil panen.
Kondisi tersebut membuat posisi tawar petani dalam rantai perdagangan menjadi lemah sehingga harga lebih banyak ditentukan oleh tengkulak.
“Ketika petani memahami standar kualitas, mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat karena mengetahui nilai produknya sendiri,” jelasnya.
Prengki juga mendorong lahirnya program pendidikan yang disesuaikan dengan potensi unggulan Madura.
Dengan begitu, kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor strategis dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan daerah.
Diskusi berlangsung dinamis dengan melibatkan petani, akademisi, pejabat daerah, dan tokoh masyarakat.
Beragam gagasan yang mengemuka mengerucut pada satu kesimpulan bahwa persoalan kemiskinan Madura tidak dapat diselesaikan melalui satu kebijakan saja.
Pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemetaan potensi daerah, pembangunan proyek strategis, dan hilirisasi komoditas harus berjalan secara terpadu.
Tanpa langkah tersebut, kekayaan sumber daya alam Madura akan terus menjadi potensi besar yang belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. (hendra/rosy)
