Pamekasan – Forum Mahasiswa Pantura (Formatur) menggelar aksi demonstrasi jilid II di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Rabu (08/07/2026).
Kedatangan mereka menyoroti persoalan banyaknya kursi jabatan strategis yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Koordinator lapangan aksi, Mahendra, menyampaikan bahwa berdasarkan temuan di lapangan, terdapat sejumlah jabatan penting yang belum terisi secara definitif.
“Hingga hari ini, ada 9 OPD, Direktur RSUD, 12 kepala puskesmas, dan 117 kepala sekolah yang masih dijabat oleh Plt,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut memicu polemik serta menimbulkan pertanyaan publik terkait keseriusan pemerintah daerah dalam menata birokrasi.
Menanggapi hal itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menegaskan bahwa penataan birokrasi tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui proses yang terukur dan bertahap agar tidak menimbulkan kekosongan maupun ketidakseimbangan dalam struktur pemerintahan.
“Kalau dilakukan secara kolektif untuk ratusan jabatan sekaligus, maka akan terjadi saling menunggu karena ada pejabat yang pensiun secara bertahap. Satu posisi bergerak, yang lain ikut bergerak. Ini membutuhkan waktu dan perhitungan yang matang,” jelasnya.
Ia menyebutkan, karena alasan tersebut pemerintah daerah memilih skema pelantikan parsial sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas birokrasi sekaligus memastikan setiap posisi diisi secara tepat.
“Keputusannya pelantikan dilakukan secara parsial, bukan kolektif. Ini agar proses penataan tetap berjalan tanpa mengganggu roda pemerintahan,” tegasnya.
Bupati memperkirakan sebanyak 30 hingga 50 pejabat akan dilantik dalam tahap awal, dengan keseluruhan proses berlangsung hingga pertengahan sampai akhir Agustus 2026.
Selain itu, ia juga menepis berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk isu dugaan jual beli jabatan.
“Tanpa mahar, itu jelas. Kalau ada yang mencoba menarik mahar, jangan laporkan ke saya, langsung saja ke KPK,” tandasnya.
Bupati juga mengapresiasi kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menilai, kontrol publik merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Saya tidak pernah mengundang mereka, tetapi saya tetap berterima kasih atas kepedulian dan pengawasan yang diberikan. Ini bagian dari dinamika demokrasi,” pungkasnya.
Dengan penegasan tersebut, Pemkab Pamekasan memastikan bahwa proses reformasi birokrasi tetap berjalan, meski dilakukan secara bertahap demi menjaga efektivitas dan stabilitas pemerintahan. (KB/Rosy)
