Kelangkaan solar dan pertalite yang terjadi belakangan ini bukan lagi sekadar persoalan teknis distribusi energi. Di banyak wilayah, khususnya di Madura, situasi ini telah menjelma menjadi alarm nyata adanya krisis ekonomi di tingkat paling bawah—akar rumput masyarakat.
Solar yang menjadi penopang utama aktivitas nelayan kini sulit diperoleh. Akibatnya, banyak nelayan memilih tidak melaut karena ketiadaan bahan bakar. Perahu-perahu bersandar, aktivitas ekonomi berhenti, dan pendapatan harian hilang. Ini bukan sekadar gangguan sementara, melainkan pukulan langsung terhadap keberlangsungan hidup keluarga nelayan.
Kelangkaan pertalite memperparah keadaan. Mobilitas masyarakat menjadi terhambat. Petani kesulitan menjangkau lahan, pekerja lapangan tidak dapat beraktivitas normal, dan distribusi hasil produksi ikut tersendat. Di tingkat pengecer, yang tersisa hanyalah botol-botol kosong—simbol nyata dari rapuhnya pasokan energi yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi rakyat kecil.
Fenomena antrean panjang di SPBU bukan lagi hal yang mengejutkan. Namun di balik antrean itu, tersimpan kecemasan kolektif: ketidakpastian. Masyarakat tidak hanya mengantre untuk membeli BBM, tetapi juga mengantre dalam ketidakjelasan—apakah besok masih bisa bekerja, apakah roda ekonomi masih bisa berputar.
Di sinilah letak persoalan yang lebih besar. Ketika akses terhadap energi terganggu, maka rantai ekonomi ikut lumpuh. Produksi menurun, distribusi tersendat, dan daya beli masyarakat melemah. Kondisi ini merupakan gejala klasik dari krisis moneter di level mikro—dimulai dari desa, dari pesisir, dari mereka yang paling bergantung pada aktivitas harian.
Ironisnya, respons kebijakan masih terasa lamban dan belum menyentuh akar persoalan. Upaya masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke DPRD belum diimbangi langkah cepat dari pihak eksekutif. Sementara itu, kebijakan di tingkat nasional belum memberikan kepastian yang menenangkan bagi masyarakat di daerah.
Jika situasi ini terus berlarut, dampaknya tidak hanya berhenti pada kelangkaan BBM. Ia akan merambat menjadi krisis kepercayaan, di mana masyarakat mulai meragukan kemampuan negara dalam menjamin kebutuhan dasar warganya. Dari sini, potensi krisis ekonomi yang lebih luas semakin terbuka.
Krisis moneter tidak selalu dimulai dari angka-angka besar di pusat. Ia bisa berawal dari hal sederhana: bahan bakar yang tidak tersedia, nelayan yang tidak melaut, petani yang tidak ke ladang, dan masyarakat yang kehilangan daya beli. Ketika itu terjadi secara masif, maka sesungguhnya krisis sudah berjalan—meski belum secara resmi diakui.
Pemerintah harus segera membaca tanda-tanda ini dengan serius. Kelangkaan BBM bukan hanya soal pasokan, tetapi soal stabilitas ekonomi rakyat. Tanpa langkah cepat, tepat, dan berpihak, krisis yang hari ini terasa di pinggiran bisa dengan cepat menjalar ke pusat.
Oleh : Moh. Kurdi Born, Jurnalis Terukur.id
