Pamekasan – Kelangkaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Pamekasan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. Akibtnya, kemacetan tidak terhindarkan.
Kondisi tersebut dinilai bukan semata persoalan pasokan, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi oleh para pemangku kebijakan.
Persoalan tersebut menjadi tuntutan utama dalam aksi demonstrasi yang digelar Gerakan Aliansi Masyarakat (GAM) Jawa Timur di Kantor DPRD Pamekasan. Setelah bertemu denganb Komisi II DPRD Pamekasan, massa meminta pemerintah daerah, instansi teknis, Pertamina, dan aparat pengawas segera mengevaluasi sistem distribusi BBM bersubsidi yang dinilai tidak berjalan efektif.
Koordinator Lapangan GAM Jatim, Junaidi, mengatakan kelangkaan yang terus berulang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Akibatnya, masyarakat yang berhak justru harus mengantre berjam-jam, bahkan tidak sedikit yang pulang tanpa mendapatkan BBM.
“Kalau pengawasannya berjalan maksimal, kondisi seperti ini seharusnya tidak terus berulang. Yang dirugikan adalah petani, nelayan, pelaku UMKM, pemilik toko kelontong, hingga masyarakat desa yang setiap hari bergantung pada BBM bersubsidi,” ujar Junaidi, (03/08/2026).
Dalam pertemuan itu, GAM memaparkan sejumlah temuan yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti, di antaranya dugaan penggunaan surat rekomendasi yang tidak memenuhi ketentuan administrasi namun tetap dapat digunakan untuk memperoleh BBM bersubsidi, dugaan adanya pungutan dalam pengisian jeriken, serta aktivitas pengangkutan BBM bersubsidi dalam jumlah besar dari sejumlah SPBU.
Menurut Junaidi, temuan-temuan tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan.
“Kami tidak hanya datang menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa data dan dokumentasi. Kami meminta pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, dan BPH Migas benar-benar mengusut dugaan penyimpangan ini. Jangan sampai lemahnya pengawasan membuat masyarakat terus menjadi korban kelangkaan BBM,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Faridi dari Fraksi PKB, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh laporan yang disampaikan GAM. Ia menjelaskan bahwa dalam penyaluran Solar bersubsidi untuk nelayan memang terdapat mekanisme pembelian secara kolektif melalui ketua kelompok, sehingga perlu dilakukan verifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun membuka peluang penyalahgunaan.
“Semua temuan yang disampaikan hari ini akan kami dalami bersama dinas terkait. Jika memang ditemukan adanya pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi, tentu harus ada tindakan tegas sesuai kewenangan yang berlaku,” kata Faridi.
Komisi II DPRD Pamekasan juga berencana menghimpun seluruh data dari organisasi perangkat daerah, Pertamina, dan GAM Jatim untuk diteruskan kepada BPH Migas sebagai bahan evaluasi dan penindakan.
GAM Jatim berharap evaluasi tersebut tidak berhenti pada rapat dan audiensi semata. Mereka mendesak adanya pengawasan yang lebih ketat di lapangan agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran sehingga kelangkaan yang berulang di Kabupaten Pamekasan tidak terus terjadi.
“Kami nanti akan melakukan evaluasi dan data-data yang disampaikan oleh teman-teman gam akan kami bawa ke DPR RI yang nanti akan disampaikan ke pihak skk migas yang kemudian melakukan evaluasi dan pengecakan langsung kepada pihak pertamina” pungkasnya.
Dengan demikian komisi II akan tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk segala keluh kesah kondisi masyarakat yang terjadi hari ini. (KB/Rosy)
