Pamekasan – Gagasan mengenai identitas Kabupaten Pamekasan menjadi fokus utama dalam sarasehan literasi dan bedah buku Pamekasan Mencari Identitas yang digelar Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) bekerja sama dengan UIN Madura dalam rangka Dies Natalis ke-60 UIN Madura di Auditorium Rektorat UIN Madura, Senin (27/7/2026).
Forum tersebut tidak hanya membedah isi buku, tetapi juga menjadi ruang akademik untuk mengkaji bagaimana Pamekasan dapat memiliki identitas daerah yang lahir dari sejarah, budaya, pendidikan, hingga potensi ekonomi yang dimiliki.
Penggagas sekaligus penulis buku, Ghozi Mujtaba, mengatakan buku Pamekasan Mencari Identitas lahir dari kegelisahan bahwa hingga kini Pamekasan belum memiliki identitas yang benar-benar melekat dan disepakati bersama.
Menurutnya, slogan Gerbang Salam masih belum berkembang menjadi identitas yang hidup dalam masyarakat maupun menjadi arah utama pembangunan daerah.
“Kami melihat Gerbang Salam masih sebatas slogan, belum menjadi gerakan yang hidup di tengah masyarakat dan belum menjadi identitas Kabupaten Pamekasan,” ujarnya.
Karena itu, buku tersebut mengulas berbagai sektor yang dinilai dapat menjadi fondasi identitas daerah, mulai dari sejarah, pendidikan, seni budaya, pariwisata, politik, pemerintahan, ekonomi hingga pembangunan sosial.
Ghozi menegaskan bahwa identitas daerah tidak bisa dibangun hanya melalui slogan, tetapi harus berangkat dari potensi khas yang dimiliki Pamekasan dan dikembangkan secara konsisten dalam jangka panjang.
Dalam kajian sejarah, misalnya, AJP menggunakan berbagai dokumen primer, termasuk arsip pemerintahan kolonial Belanda, untuk menelusuri perjalanan Pamekasan sejak masa VOC hingga pascakemerdekaan. Sementara pada sektor pariwisata, salah satu potensi yang dinilai layak menjadi identitas daerah adalah kawasan mangrove Pamekasan yang memiliki keanekaragaman spesies sangat tinggi.
Di sisi lain Rektor Uniba Sumenep, Prof. Rachmad Hidayat, menilai buku tersebut berhasil membuka kesadaran kolektif bahwa Pamekasan memang memerlukan identitas yang disepakati bersama.
Menurutnya, identitas daerah tidak boleh berubah mengikuti pergantian kepala daerah, melainkan harus menjadi kesepakatan jangka panjang yang dituangkan dalam kebijakan resmi.
“Identitas ini harus disepakati bersama. Saya berharap pemerintah daerah dan DPRD membahasnya secara mendalam, menyusun naskah akademik, kemudian menetapkannya dalam Peraturan Daerah. Setelah itu seluruh program pembangunan harus mengarah pada identitas tersebut,” tegasnya.
Prof. Rachmad bahkan menyatakan Pamekasan memiliki modal kuat untuk dikenal sebagai Kota Pendidikan, mengingat sejarah panjang keberadaan lembaga pendidikan dan pesantren yang telah menjadi bagian dari perkembangan daerah.
Sementara itu, akademisi Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Nur Iskandar Zulkarnain, melihat persoalan identitas tidak hanya terjadi di Pamekasan, tetapi juga di Madura secara umum.
Menurutnya, identitas budaya Madura mulai mengalami pengikisan akibat akulturasi budaya. Hal itu terlihat dari semakin berkurangnya penggunaan bahasa Madura di kalangan generasi muda, memudarnya sapaan-sapaan tradisional dalam keluarga, hingga mulai hilangnya profesi-profesi khas seperti petani garam.
Ia juga menyoroti masih banyak manuskrip sejarah Madura yang belum mampu diterjemahkan karena minimnya sumber daya manusia yang menguasai aksara kuno.
“Peradaban Madura perlahan mulai terlupakan. Padahal kita memiliki banyak tokoh besar, manuskrip, dan sejarah yang seharusnya menjadi bagian penting dari identitas daerah,” ujarnya.
Menurut Nur Iskandar, identitas daerah harus dibangun dengan menghidupkan kembali memori kolektif masyarakat terhadap sejarah, tokoh, budaya, dan potensi lokal yang selama ini mulai terpinggirkan.
Pandangan lain disampaikan pengamat hukum sekaligus advokat Sulaisi Abdurrazaq. Ia menilai pencarian identitas daerah harus memiliki pijakan teoritis yang jelas agar tidak berhenti pada slogan atau simbol semata.
Menurutnya, apabila Pamekasan ingin mengusung identitas sebagai Kota Pendidikan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu definisi pendidikan yang dimaksud, apakah berdasarkan banyaknya lembaga pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan, atau kombinasi keduanya.
“Kalau pendidikan dijadikan identitas, maka harus dirumuskan pendidikan seperti apa yang dimaksud. Identitas harus mempunyai pembeda yang jelas sehingga mudah dikenali oleh masyarakat luas dan menjadi karakter kolektif daerah,” katanya.
Melalui forum bedah buku tersebut, AJP berharap diskusi mengenai identitas Pamekasan tidak berhenti sebagai wacana akademik, tetapi menjadi langkah awal lahirnya identitas daerah yang disusun berdasarkan kajian ilmiah, sejarah, dan potensi lokal, kemudian diterjemahkan dalam arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. (KB)
