Pamekasan – Ratusan massa aksi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Rabu (24/06/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan sejumlah tuntutan, salah satunya mendesak pencopotan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan.
Massa aksi yang berjumlah kurang lebih 500 orang sempat terlibat aksi desak-desakan dengan aparat keamanan. Situasi tersebut dipicu oleh ketidakhadiran pihak Korwil BGN yang diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara langsung kepada publik.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Moh. Muhtar Jibril, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal sejumalah persoalan dalam pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasi BGN di wilayah Pamekasan.
“Bahkan bila perlu kita bersurat dan menghadap langsung ke pusat, kami siap berangkat. Ini bentuk konsistensi kami bahwa PC PMII Pamekasan tidak main-main dalam mengawal gerakan ini,” tegas Muhtar di hadapan massa aksi.
Ia menilai sikap tidak kooperatif dari pihak Korwil BGN menjadi indikasi lemahnya transparansi kepada publik. Menurutnya, hal tersebut justru memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap program yang sedang berjalan.
“Ini menunjukkan bahwa korwil tidak mau dimintai keterangan oleh masyarakat. Ini tidak baik dan menimbulkan ketidakpercayaan publik,” lanjutnya.
Selain itu, Muhtar juga menyoroti capaian program yang dinilai belum maksimal. Dari total target 128 dapur dalam kurun waktu sekitar satu tahun lima bulan, masih banyak yang belum memenuhi persyaratan administratif.
“Seharusnya waktu satu tahun lebih sudah cukup untuk memenuhi semua persyaratan. Tapi faktanya, dapur yang memiliki sertifikat halal hanya sekitar tujuh, kemudian yang memiliki kelengkapan lain juga belum mencapai target. Ini menunjukkan lemahnya dorongan terhadap mitra,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut terkesan dibiarkan dan berpotensi menjadi pelanggaran yang tidak ditindak secara serius. Oleh karena itu, PMII berkomitmen untuk terus melakukan advokasi dan membangun komunikasi kelembagaan eksternal guna menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, turut menanggapi polemik tersebut. Ia menilai sikap tidak kooperatif dari pihak terkait harus menjadi bahan evaluasi serius.
“Kalau evaluasinya harus diganti, ya diganti. Karena tidak kooperatif. Kemarin bilang siap, tapi hari ini dihubungi justru mematikan telepon,” tegasnya.
Ali juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya menghubungi pihak Korwil sebanyak dua kali. Namun, komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Katanya berada di Surabaya, tapi setelah kami telusuri dengan bantuan aparat kepolisian, justru terdeteksi berada di Sumenep,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengambil langkah lanjutan apabila pihak terkait terus mengabaikan upaya komunikasi dan permintaan klarifikasi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan publik di Pamekasan, mengingat program yang dijalankan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Tekanan dari mahasiswa serta perhatian DPRD diharapkan dapat mendorong transparansi dan perbaikan kinerja program ke depan. (KB/Rosy)
