Bangkalan – Potret buram pendidikan Madura dibedah tuntas dalam Festival Pendidikan yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di Gedung Pertemuan R.P. Mohammad Noer UTM, Rabu malam (23/9/2026).
Mengusung tema “Membaca Rapor Pendidikan Kita: Suara Mahasiswa dan Fakta Media”, forum ini tidak sekadar diskusi seremonial, melainkan upaya dekonstruksi krisis pendidikan melalui triangulasi perspektif: mahasiswa, aktivisme, dan jurnalisme data.
Ketua BEM FKIP UTM, Dimas Hanafi Putra, menegaskan urgensi peran mahasiswa sebagai agen perubahan, bukan sekadar penonton pasif dari degradasi pendidikan.
“Pendidikan adalah persoalan kolektif. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus berani membaca persoalan, menyuarakan temuan, dan ikut mendorong perubahan,” tegas Dimas.
Begitu pula, Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Malang (Presma UM), Maulana Nazil Al Haq, mengajak mahasiswa melampaui fetisisme angka dan kebijakan. Menurutnya, aktivisme harus berbasis realitas empirik di akar rumput.
“Aktivisme mahasiswa harus hadir untuk membaca persoalan pendidikan secara kritis. Data itu penting, tetapi mahasiswa juga harus mampu melihat realitas di balik data tersebut,” ujar Maulana.
Data BPS: Lonceng Kematian Partisipasi Pendidikan
Pembedahan paling komprehensif datang dari perspektif jurnalistik. Ketua Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) yang juga akademisi, M. Khairul Umam, membongkar paradoks pendidikan Bangkalan dengan pendekatan berbasis data.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Bangkalan 2023, Angka Partisipasi Sekolah (APS) memang terlihat hampir sempurna di jenjang dasar: 99,75% untuk usia 7-12 tahun dan 95,68% untuk usia 13-15 tahun.
Namun, terjadi anomali dan terjun bebas pada jenjang menengah atas. APS usia 16-18 tahun anjlok drastis menjadi hanya 53,34%. Artinya, hampir separuh remaja Bangkalan hilang dan tidak melanjutkan pendidikan SMA.
Kesenjangan ini diperparah dengan rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang baru mencapai 5,99 tahun dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 11,97 tahun. Secara teoritis, rata-rata warga Bangkalan bahkan belum menamatkan Sekolah Dasar.
Temuan ini diperkuat data Kemendikdasmen per September 2026 yang menunjukkan residu data masif: ketidaksinkronan NISN dan data kependudukan di 18 kecamatan di Bangkalan, mengindikasikan problem sistemik dalam tata kelola data pendidikan.
“Dalam catatan Tan Malaka, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Pendidikan adalah senjata paling ampuh melawan kemiskinan dan kebodohan,” jelasnya.
Khairul Umam yang juga duduk di Kursi Komisaris Terukur.id kemudian menarik benang merah antara krisis pendidikan dengan lingkaran kemiskinan struktural di Madura.
Menurutnya, terjadi ironi sumber daya. Madura kaya akan migas, garam, dan tembakau sebagai ikon ekonomi, namun angka kemiskinan justru tertinggi di Jawa Timur. Sampang, Bangkalan, dan Sumenep masih bercokol di puncak daftar kabupaten termiskin, dan hanya Pamekasan yang berhasil keluar dari status tersebut.
“Angka kemiskinan tertinggi di Jatim tercatat berada di Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Sumenep. Hanya Pamekasan yang saat ini sudah tidak tercatat sebagai kabupaten miskin,” tukasnya.
Festival ini pun ditutup dengan sebuah tesis: tanpa intervensi afirmatif pada akses pendidikan menengah, Madura akan terus terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan antar-generasi. (KB/Rosy)
