Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

Reses Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, H. Lutfi : Keluhan Utama Warga, Infrastruktur Tidak Layak 

Avatar
×

Reses Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, H. Lutfi : Keluhan Utama Warga, Infrastruktur Tidak Layak 

Sebarkan artikel ini
Ditengah-tengah Warga H. Lutfi (Pegang Mik) Menyampaikan Komitmennya Mengawal Aspirasi yang Telah Disampaikan Warga, (Foto/Farid)

Pamekasan – Reses Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, H. Lutfi memgantongi banyak keluhan warga. Salah satu yang paling utama dikeluhkan yaitu infrastruktur.

Selama turun ke Dapilnya, Lutfi mengungkapkan bahwa mayoritas warga menyuarakan kebutuhan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang dinilai tidak layak digunakan, dan perlu untuk segera di perbaiki.

Scroll untuk melanjutkan membaca
Scroll untuk melanjutkan membaca

“Selama saya turun ke Dapil, banyak aspirasi yang sudah di tampung, seperti persoalan pertanian hingga bantuan sosial. Namun, mayoritas yang dikeluhkan warga yaitu berkenaan dengan infrastruktur, seperti jalan dan lainnya,” ungkapnya, Rabu (4/3/2026).

BACA JUGA :  Halal Bihalal AJP Dikemas dengan Santai, Irul Tegaskan Pemerintah Tak Anti Kritik

Aspirasi tersebut, lanjut Lutfi akan menjadi catatan penting bagi DPRD untuk diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran bersama pemerintah daerah ke depan. Keluhan itu dinilai wajar, karena hampir 10 tahun terakhir pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah tidak berjalan optimal.

Ia menjelaskan, bahwa kendala itu terjadi karena ada beberapa kebijakan. Termasuk pada masa pemerintahan Bupati Syafie, ada kebijkan tidak diperkenankannya LPA dan Lapen. Bupati Batrut Tamam ada covid-19. Lalu masa pemerintahan Kholilurohman yang hari ini ada kebijakan efisiensi anggaran.

BACA JUGA :  Bupati Pamekasan Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Pejuang Kemerdekaan RI

Oleh karenanya kebijakan tersebut mempengaruhi terhadap volume anggaran pembangunan yang ada di kawasan permukiman.

“Aspirasi tersebut sudah wajar di suarakan oleh masyarakat kita. Karena, Dalam beberapa periode kepemimpinan mulai dari Bupati Syafie, KH. Kholilurahman hingga Batrut Tamam memang mengalami kendala, mulai dari pemotongan hingga efisiensi anggaran yang berdampak pada pembangunan,” tambahnya.

Kendati demikian, pihaknya berjanji akan terus komitmen mengawal dan memperjuangkan kebutuhan yang disuarakan masyarakat. Walaupun realisasinya di lapangan harus dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA :  Ikuti UKK Tahap I DPW PKB Jatim, Alyadi Isyaratkan Kesiapan Pimpin DPC PKB Sampang

Kemudian, Lanjutnya, pada masa pemerintahan Bupati KH. Kholilurahman saat ini, keuangan daerah kembali menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Namun, ia tetap berharap pada tahun-tahun yang akan datang di masa pemerintahan Kholilurahman, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pamekasan dapat berjalan lebih optimal dan merata.

“Kami akan terus berupaya semaksimal mungkin, agar pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas, hal itu yang paling banyak disuarakan masyarakat di sejumlah wilayah,” pungkasnya. (Farid/Rosyi)

IMG-20260406-WA0021
previous arrow
next arrow