Pamekasan – Permasalahan lahan yang menimpa SDN 2 Tamberu, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, belum terselesaikan. Akibatnya hingga kini, para siswa tetap menjalani kegiatan belajar mengajar di ruang terbuka dengan memanfaatkan tenda darurat dari BPBD.
Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) terus melakukan berbagai langkah pengawalan secara intensif. Hal itu dilakukan agar persoalan segera mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat.
Kepala Disdikbud Pamekasan, Basri Yulianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan terus bergerak aktif, baik di lapangan maupun secara administratif. Pihaknya terus mencari jalan terbaik agar siswa tidak menjadi korban atas persoalan ini.
“Proses pengawalan tetap intens kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, baik melalui peninjauan langsung di lapangan maupun dengan mengajukan berbagai alternatif solusi kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawalan tidak hanya sebatas pengajuan, tetapi juga memastikan setiap tahapan proses tetap berjalan dan mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut dan secepat mungkin mendapatkan solusi.
Sementara itu, Kepala Bidang SD Disdikbud Pamekasan, Taufik Hidayat, menambahkan bahwa koordinasi terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah, kata dia, juga aktif menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dengan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan penuh, baik secara administratif maupun dalam pengawalan prosesnya sampai ada kepastian yang jelas,” ungkap Taufik.
Selain itu, pihaknya juga memastikan adanya pembinaan kepada sekolah sebagai bagian dari langkah pendampingan selama proses penyelesaian berlangsung.
Menurut Taufik, upaya pengawalan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar persoalan yang berdampak langsung pada kegiatan belajar mengajar tersebut tidak berkepanjangan.
“Kami terus mengawal agar permasalahan ini segera menemukan titik terang dan dapat terealisasi dalam waktu dekat,” tambahnya.
Pemerintah daerah berharap, keputusan dari pemerintah pusat dapat segera turun sehingga para siswa dapat kembali belajar dalam kondisi yang layak dan nyaman. (KB/Rosy)
